Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Golkar
Airlangga Hartarto Kembali Resmi Jabat Ketum Golkar
2019-12-05 07:15:42
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Airlangga Hartarto akhirnya resmi kembali menjabat sebagai ketua umum DPP Partai Golkar. Hal tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna ke-VI musyawarah nasional (munas) ke-X Partai Golkar, Jakarta, Rabu (4/12) malam.

"Karena ini lapangnya suasana dalam keadaan kondisi yang sejuk tidak ada calon lagi, sepakatkah dalam forum rapat Munas X ini untuk mempersingkat dan kami tetapkan sebagai ketua umum DPP Golkar periodisasi 2019-2024, setuju?" kata Ketua Sidang Munas Golkar Azis Syamsuddin di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (4/12).

Keputusan musyawarah nasional 10 Partai Golongan Karya tahun 2019 tentang pengesahan calon tunggal ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa bakti 2019-2024 mengesahkan saudara Airlangga Hartarto sebagai calon tunggal ketua umum dewan pimpinan pusat partai golongan karya masa bakti 2019-2024.

Usai pembacaan rancangan keputusan (rantus), ketua sidang paripurna munas Azis Syamsuddin menanyakan kepada forum terkait keputusan tersebut. "Dapat disetujui?," tanya Azis diikuti kata setuju dari kader yang hadir.

Sebelumnya sebanyak 34 DPD tingkat I dan organisasi sayap Partai Golkar telah menyampaikan pemandangan umum di sidang paripurna ke-III. Forum munas pun menyetujui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Airlangga.

Selain itu sebanyak 558 pemilik suara sah juga menyetujui Airlangga sebagai calon ketua umum tunggal. Forum pun kemudian menetapkan Airlangga sebagai calon ketua umum tunggal dan disepakati dalam paripurna ke-IV. Selanjutnya agenda dilanjutkan dengan agenda pembentukan komisi-komisi terkait penetapan formatur kepengurusan Partai Golkar 2019-2024.

"Kita beri kesempatan ketua umum untuk menyusun kepengurusan selambat-lambatnya 60 hari, bisa disepakati?," kata Azis kembali bertanya kepada forum.(republika/detik/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Partai Golkar
 
  Ditanya soal 'Raja Jawa' yang Disinggung Bahlil, Begini Respons Sri Sultan HB X
  Munas XI Partai Golkar Digugat ke PN Jakarta Barat,Begini Nasib Bahlil Sebagai Ketum Baru?
  Buka Fun Football Pekan Olahraga KAHMI, Bamsoet Tegaskan Capres Golkar Airlangga Hartarto
  Henry Indraguna Masuk Daftar Dewan Pakar Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024
  Henry Indraguna Kini Menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2