JAKARTA, Berita HUKUM - Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Amirsyah Tambunan menangkis anggapan beberapa pihak terkait Aksi Simpatik 55 yang digelar hari ini Jumat (5/5), sarat bermuatan politik. Bagi dia, Aksi Simapatik 55 adalah bentuk apresiasi umat Islam dalam menuntut dan menyerukan keadilan.

"Saya minta agar penguasa dan elite politik tidak larut dalam politik yang amoral. Apalagi dalam penegakan hukum harus ada keadilan," kata Amirsyah, Jumat (5/5).

Amirsyah mengatakan, sudah saatnya aparat penegak hukum tegas memberikan keputusan hukum. Supaya marwah dan kepercayaan publik pada hukum bisa didapatkan kembali. Mengingat hari ini, kata dia, prinsip penegakan hukum dinilai tebang pilih.

Amirsyah menegaskan, kini hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Sehingga, harus ada pembenahan agar penegakan hukum di Indonesia tidak terkesan seperti macan ompong.

"Kan jika adil dan benar-benar ditegakkan, hukum akan tidak lagi tajam ke bawah tumpul ke atas, lalu tidak akan sewenang-wenang juga," jelas Amirsyah.

Begitupun halnya dengan aksi damai ini, Amirsyah mengatakan, jika penegakan hukum dapat memenuhi rasa keadilan, maka aksi damai tersebut tidak akan pernah digelar.

Dia berharap Aksi Simpatik 55 ini bisa tetap berjalan kondusif, walaupun dirasa telah menguras energi anak bangsa. Aksi Simpatik 55 ini digelar untuk menuntut keadilan terkait kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Aksi damai ini diprakarsai oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menjelang putusan majelis hakim.

Sementara, Aksi Simpatik 505 yang bakal digelar ini hari, Jumat 5 Mei 2017, membatalkan rencana long march dari Masjid Istiqlal menuju Gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta. Hal ini disampaikan Ketua Advokasi GNPF MUI Kapitra Ampera.

Sebagai gantinya kata Kapitra, akan diadakan pemanjatan doa di Masjid Istiqlal. Selain itu ada pengiriman perwakilan GNPF MUI ke MA untuk menyampaikan tuntutan ke MA.

"GNPF MUI memutuskan tidak melakukan long march dari Masjid Istiqlal ke Mahkamah Konstitusi namun kami mendelegasikan 10 orang untuk menyampaikan tuntutan kami ke MA," jelas Kapitra dalam dialog di Kompas Tv, Kamis (4/5).

Kapitra mengatakan keputusan tersebut diambil setelah GNPF MUI memepertimbangkan saran dari semua pihak.

"Perubahan format Aksi Simpatik 505 ini diputuskan setelah GNPF MUI mempertimbangkan saran dan masukan dari kepolisian dan pihak lainnya yang diberikan kepada kami," jelas Kapitra.

Sebelumnya GNFF MUI berencana akan menggelar Aksi Simpatik 505, kali ini mereka meminta agar majelis hakim yang memimpin sidang terdakwa penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Basuki Thahaja Purnama atau Ahok bersikap independen dalam mengambil putusan atau vonis pada sidang 9 Mei mendatang.

Tuntutan ini akan disampaikan oleh 10 delegasi yang diantaranya terdiri dari Kapitra Ampera, Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym, Ilmiah Zaini dan Nasrullah.

Perubahan skema aksi simpatik ini juga telah disampaikan oleh juru bicara Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono.

Argo mengatakan, aksi ini dikosentrasikan di Masjid Istiqlal dan nantinya 10 orang akan didelegasikan untuk menyampaikan tuntutan ke MA.

"Telah disepakati dalam Aksi Simpati 5 Mei ini hanya dikosentrasikan di Masjid Istiqlal dan pihak polda pun telah menyiapkan kendaraan untuk 10 delegasi yang akan menyampaikan aspirasi atau tuntutan ke gedung MA," jelas Argo.(republika/aktual/bh/sya)