JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Orang yang disebut-sebut sangat dekat dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Ali Mudhori kembali mangkir dari panggilan KPK. Ia pun terhitung tiga kali mangkir dari panggilan penyidik.

"Hingga pukul 17.00 WIB tadi, dia (Ali Mudhori-red) tidak hadir memenuhi panggilan KPK untuk kali keduanya. Ketidakhadirannya itu, tanpa keterangan yang jelas," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Senin (12/9).

Meski mangkir untuk kedua kalinya, Priharsa mengaku, belum tahu apakah Ali akan dipanggil paksa oleh penyidik. Namun, ia memastika, sesuai aturan KPK, seseorang yang dua kali menolak panggilan KPK maka panggilan ketiganya bisa dijemput paksa. “Tunggu saja langkah selanjutnya,” ujar dia.

Sebelumnya, Jumat (9/9) pekan lalu, Ali juga mangkir dari panggilan KPK. Ia disebut-sebut terlibat dalam kasus suap di Kemenakertrans. Namun, KPK belum menemukan bukti kuat yang mengindikasikan ia terlibat. Ali kerap disebut-sebut sebagai makelar kasus suap program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di Kemennakertrans.

Nazaruddin Tenggelam

Dihubungi terpisah, Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi mempertanyakan soal kasus Kemenakertrans yang begitu cepat mencuat dan menyebut-nyebut nama Menakertrans Muhaimin Iskandar terlibat. Padahal kasus dugaan suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Muhammad Nazaruddin yang sebelumnya ikut menyebut-nyebut Menpora Andi Mallarangeng sepertinya tenggelam sama sekali.

"Dalam kasus pemberantasan Korupsi sudah sangat terang KPK dan Pemerintah terkesan tebang pilih menyikapi skandal Korupsi di Kemenakertrans dan di Menegpora," kata Yuddy.

Kasus suap Kemenakertrans mencuat setelah petinggi di kementerian itu diduga menerima suap dari rekanan dalam proyek Transmigrasi Rp 1,5 miliar. Kemudian kasus ini berkembang dan langsung menuding ketelibatan Muhaimin.

Sebelum kasus ini meledak, Mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin sempat menyinggung keterlibatan Andi Mallarangeng dalam dugan suap Wisma Atlet Palembang.

"Sekalipun sudah terungkap lama dan menyita perhatian publik terhadap Menpora seolah tidak tersentuh. Sementara skandal di Kementrian Muhaimin, begitu cekatan menyentuh dugaan keterlibatan Menteri dan para stafnya. Jelas ini melukai rasa keadilan rakyat. Jadi kalau mau bebas Korupsi, jadilah bagian dari kekuasaan,ini merupakan kesan yg sangat buruk," ujar Yuddy.(tnc/spr/rob)