Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Amerika Serikat
Amerika Terhindar dari Jalan Buntu Soal Keamanan Nasional
Sunday 01 Mar 2015 21:55:04
 

Pemimpin Kongres, John Boehner dan Obama: sementara menembus kebuntuan.(Foto: Istimewa)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Amerika terhindar dari penutupan sebagian sektor di Departemen Keamanan Nasional, setelah Kongres meloloskan perpanjangan pendanaan untuk satu minggu, di saat-saat akhir. Dalam pemungutan suara, parlemen AS itu menyepakati undang-undang jangka pendek dengan perbandingan suara 357-60.

Sebelumnya, undang-undang itu telah disepakati di Senat.

Presiden Barack Obama, yang sudah mengatakan akan mendukung kesepakatan jangka pendek untuk menghindari kebuntuan, langsung menandatangani undang-undang itu.

Dengan demikian, 250.000 karyawan departemen itu akan mendapat gaji, kendati kesepakatan jangka panjang masih terus didiskusikan.

Pemungutan suara yang menghasilkan persetujuan dua pertiga itu dicapai dua jam saja menjelang tenggat waktu tengah malam waktu setempat atau tengah hari WIB.

Sebelumhya, Partai Republik menolak kesepakatan tiga pekan sesudah pasal-pasal terkait kebijakan imigrasi Obama ditanggalkan.

Kesepakatan sepekan ini disetujui oleh mayoritas anggota dari Partai Demokrat kendati mereka menolak rancangan perundangan sebelumnya, dengan harapan kesepakatan jangka panjang bisa dicapai.

Sebelumnya, Presiden Obama berbicara lewat telepon dengan para pemimpin Demokrat dalam rangka menghindari kelumpuhan sebagian departemen keamanan nasional akibat mandeknya pembahasan di DPR.

Kewenangan Departemen Keamanan Nasional mencakup pengamanan perbatasan-perbatasan AS, bandara, dan pelabuhan serta perairan.

Sekitar 200.000 pekerja "inti" departemen itu akan bekerja tanpa gaji andai kesepakatan tak tercapai.

November lalu, Obama menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk melindungi sekitar lima juta imigran tak berdokumen, dari tindakan deportasi. Ini membuat sebagian besar tokoh Republik menuding Obama telah melampaui wewenangnya.(BBC/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Amerika Serikat
 
  DPR AS Lakukan Pemungutan Suara untuk Makzulkan Biden
  Amerika Serikat Lacak 'Balon Pengintai' yang Diduga Milik China - Terbang di Mana Saja Balon Itu?
  Joe Biden akan Mengundang Para Pemimpin Indo-Pasifik ke Gedung Putih
  AS Uji Rudal Hipersonik Mach 5, Lima Kali Kecepatan Suara
  Sensus 2020: Masa Depan Populasi AS Bercorak Hispanik
 
ads1

  Berita Utama
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat

Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG

4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua

 

ads2

  Berita Terkini
 
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)

Kapal induk pertama Indonesia segera dikirim dari Italia, persiapan dipercepat

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2