Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pemindahan Ibu Kota
Aneh, Calon Pemimpin Ibukota Baru Sudah Dirilis Sementara UU-nya Entah Dimana
2020-03-06 22:39:45
 

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres), Ir. H. Marwan Batubara, M.Sc.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga saat ini, pemerintah belum menyerahkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) ke DPR RI.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan, ada empat calon Kepala Otoritas Ibukota Negara (IKN).

Empat calon itu, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

"Aneh, UU belum ada, jadi apa gunanya otoritas itu, apa landasannya?" kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres), Marwan Batubara kepada redaksi, Jumat (6/3).

Dan secara substansi, Marwan Batubara menilai pemindahan ibukota negara belum terlalu urgent.

Tidak tepat Indonesia mau memindahkan ibukota di tengah perekonomian terseok-seok, utang banyak, angka kemiskinan masih tinggi, serta setiap tahun defisit semakin melebar.

"Kalau semua swasta, negara akan tersandera. Dan yang sangat dikhawatirkan akan ada yang tukar guling nanti," imbuhnya.

Adapun alasan beban Jakarta yang semakin berat, dan kerap dilanda banjir, menurut Marwan Batubara, tidak tepat. Mengingat, calon lokasi ibukota baru di Kalimantan Timur juga banjir.

"Solusinya adalah perbaiki dan benahi Jakarta. Secara bersamaan, bangun kota-kota baru dan kota-kota industri di sekitar Jakarta dan daerah," tutup dia.(rt/RMOL?bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pemindahan Ibu Kota
 
  Kepala Otorita IKN Mendadak Mundur Jelang Upacara 17 Agustus
  Legislator Minta Kejelasan Transparansi Skema Pembebasan Lahan IKN
  Legislator Ingatkan Pemerintah Tak Paksakan Percepatan Pembangunan IKN
  Aktivis JAKI Puji Langkah Kapolri Konsolidasikan Dukungan untuk Kawal dan Sukseskan IKN
  Poros Nasional Kedaulatan Negara Tambah 12 Pemohon Uji UU IKN
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2