JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan bahwa ada masalah pada target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Walaupun terjadi peningkatan dalam penerimaan PNBP, ia menegaskan bahwa target lebih penting untuk dicapai.

Menurutnya, dengan diberikannya Penyertaan Modal Negara (PMN) yang begitu besar digelontorkan kepada perusahaan BUMN sejak tahun 2014 lalu, seharusnya Indonesia mendapatkan prestasi yang luar biasa di bidang ekonomi.

"Dengan adanya PMN yang begitu besar kita gelontorkan di 2014 hingga 2016 itu sangat luar biasa. Sehingga kita harapkan terjadi leverage yang sangat tinggi dan tentu hasil daripada PNBP ini tidak hanya target di 13 persen, tetapi bisa lebih dari itu," tuturnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, BUMN telah diberikan satu prioritas untuk membangun seluruh infrastruktur yang besarannya Rp100 miliar ke atas yang tertuang di dalam Peraturan Menteri. Namun dalam pengawasan proses tersebut, ternyata banyak pula anak perusahaan BUMN yang ikut bermain dalam proyek infrastruktur di bawah Rp100 miliar.

"Ternyata proyek yang di bawah Rp100 miliar pun semuanya diambil oleh anak-anaknya BUMN. Sehingga akhirnya dari 60 ribu kontraktor kita itu, 26 ribu sudah mati dalam 3 tahun belakangan. Harusnya, dengan adanya program tersebut, kita tidak tanggung-tanggung menargetkan PNBP-nya. Jangan hanya 13 persen, kalau bisa 100 persen. Karena dengan adanya ini, infrastruktur itu naik demikian tinggi," ujar Bambang.(eps/sf/DPR/bh/sya)