Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Transportasi
Anggota DPR Imbau Menhub Tunda Kenaikan Tarif KRL
2022-01-27 00:46:23
 

Ilustrasi. Tampak lokomotif PT KAI saat di stasiun Kereta Api.(Foto: BH /na)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau kembali wacana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek. Roberth Rouw mengimbau Menhub menunda kenaikan tarif KRL Commuter Line tersebut mengingat situasi perekonomian masyarakat yang belum stabil akibat dampak pandemi Covid-19 terlebih Omicron yang tren penularannya baru menanjak saat-saat ini.

Usulan itu ditegaskan Roberth Rouw saat menyampaikan pendapat dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menhub Budi Karya Sumadi beserta jajaran dalam rangka agenda evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 dan pembahasan program kerja Kemenhub Tahun 2022, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).

"Saya mempertanyakan kenaikan tarif KRL Commuter Line di Jabodetabek. Usul saya, melihat situasi ekonomi nasional kita yang baru mulai tumbuh namun dengan adanya meningkatnya kembali tingkat penularan Covid-19 Omicron saat ini maka menurut saya tarif KRL ini belum saatnya untuk dinaikkan. Ini himbauan saya terhadap adanya wacana kenaikan tarif KRL Commuter Line di Jabodetabek," ujar politisi Partai NasDem ini.

Menanggapi hal itu, Menhub Budi Karya Sumadi memaparkan bahwa Kemenhub beserta jajaran siap mempertimbangkan usulan dari Pimpinan Komisi V DPR RI tersebut dengan segera mencari jalan terbaik untuk penyelesaian masalah wacana kenaikan tarif KRL Commuter Line. Yakni, ungkap Menhub Budi, dengan solusi titik keseimbangan terbaik secara both side.

"Di satu sisi, wacana kenaikan tarif KRL merupakan posisi yang tidak mudah ditengah kondisi pandemi saat ini dimana masyarakat mengalami kesusahan ekonomi. Akan tetapi, disisi lain beberapa pengamat menganjurkan kenaikkan tarif KRL. Kemenhub mempertimbangkan usulan Komisi V DPR dan kami akan mencari solusi terbaik secara both side terlebih hingga kini belum ada keputusan final terkait tarif KRL Commuter Line ini," tutur Menhub Budi.(pun/sf/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Transportasi
 
  Pemerintah Keluarkan Aturan Baru, Penumpang Pesawat Wajib Isi e-HAC
  Wakil Ketua MPR RI: Perjanjian FIR dengan Singapura Harus Libatkan DPR RI
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Perjanjian FIR Bukti Kedaulatan NKRI Dirampas Negara Lain
  Anggota DPR Imbau Menhub Tunda Kenaikan Tarif KRL
  Anggota DPR Nilai Peraturan Pemerintah Tes PCR Pesawat Beratkan Rakyat
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

Anggota DPR Soroti Alokasi PMN Garuda Sebesar Rp7,5 Triliun

Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5 Persen

Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2