JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) Siswadi Winoto menyatakan apa yang dikerjakan Pansus Angket terungkap banyak kebenaran yang perlu dibela dan banyak kesalahan yang perlu dikoreksi. "Kami sangat mendukung Pansus ini," tandasnya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU dengan asosiasi tiga profesi di Jakarta, Senin (4/9).

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Angket Masinton Pasaribu, Siswadi menjelaskan kini korupsi telah menjadi musuh bersama. Dulu korupsi yang merugikan negara hanya ditangani jaksa dan polisi, kalau suap hanya ditangani polisi termasuk gratifikasi. Namun sekarang yang merugikan negara baik suap atau gratifikasi masuk korupsi. Karena itu ke depan perlu ada pembagian kelas-kelas ini.

"Kelas korupsi itu mestinya jangan sama tapi ada kelas berbeda sehingga misalnya ada pejabat negara menerima pemberian, dianggap gratifikasi sehingga bisa diproses menjadi korupsi," jelasnya.

Lebih lanjut Siswadi mengatakan, sepakat korupsi menjadi musuh bersama sehingga harus ditangani bersama. Karena musuh bersama, maka institusi yang menangani yaitu jaksa, polisi dan KPK harus bersama pula. Namun dalam perkembangannya terjadi persaingan yang tidak sehat. "Bukan saling memperkuat, tapi malah ada upaya melemahkan," jelasnya.

Sebelumnya ada kerja sama dengan istilah criminal justice system (SJS) terdiri polisi, jaksa dan hakim namun tidak pernah lagi kelanjutan pembahasan. Dengan adanya lembaga baru KPK dan masuk system ini, diharapkan lembaga-lembaga ini mempuyai kedudukan hukum, wewenang dan anggaran serta fasilitas yang sama sehingga bisa berjalan seiring memberantas korupsi.

Sementara, Didalam ketentuan undang-undang, kewenangan dari KPK itu murni adalah Tipikor. Pengadilan Tipikor juga sudah diperluaskan kewenangannya, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah penyidik KPK itu berwenang melakukan penyidikan tipikor.

Demikian diungkapkan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) saat rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Hak Angket KPK DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (04/09/2017).

Perwakilan dari Ikahi dengan tegas menyatakan bahwa dalam hal tersebut, hakim terpecah dalam pelaksanaan tugasnya. Ada yang berpendapat bahwa KPK tidak berwenang, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa KPK berwenang. dengan argumentasi hukumnya sendiri-sendiri.

"Oleh sebab itu kami dari Ikahi berharap, andaikata undang-undang KPK itu direvisi, hendaknya hal ini diatur secara tegas, antara kewenangan dari KPK sebagai penyidik dan penuntut umum, dan juga kewenangan pengadilan Tipikor, agar tidak ada perbedaan pendapat antara para hakim di lapangan," ujar perwakilan Ikahi tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa sebetulnya konteks tugas secara yuridis antara KPK dan pengadilan tidak terlalu banyak. Pengadilan atau Hakim bertemu dengan unsur dari KPK ketika ada diruang persidangan yakni saat perkara sudah dilimpahkan. Oleh sebab itu, bagaimana kondisi KPK sebenarnya dalam konteks melaksanakan tugas bahwa sulit bagi Ikatan Hakim Indonesia untuk menilainya.

"Namun ada beberapa hal yang ditemukan didalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dalam hal proses peradilan tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian bagi para Hakim, yakni masalah kewenangan dari KPK. Kewenangan dari KPK menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi," jelasnya.

Semula pengadilan juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu pasal 53 sampai 62 mengenai pengadilan tindak pidana korupsi yang hanya satu di Indonesia. Kemudian terhadap ketentuan ini, sudah diajukan yudisial review oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan MK dikabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan kepada pembuat Undang-Undang dalam waktu tiga tahun untuk membuat undang-undang baru masalah pengadilan tipikor.

"Akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, yang didalamnya menyebutkan kewenangan dari pengadilan tipikor sudah diperluas, bukan hanya masalah kasus korupsi. tetapi sudah melebar kepada TPPU, money laundry yang predikat crime nya adalah korupsi, dan peraturan-peraturan lain yang secara tegas menentukan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang itu adalah korupsi," pungkasnya (dep,mp/mp/DPR/bh/sya)