JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Survei Indikator mengungkap persepsi negatif masyarakat terhadap upaya menekan kasus Covid-19 di Tanah Air. Hasilnya, 65 persen responden menyatakan kondisi ekonomi saat ini sangat buruk. Menanggapi hasil survei tersebut, Anggota DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa publik berhak untuk 'beropini' terkait kondisi ekonomi nasional. Apalagi, dari data-data yang ada, menurut Anis kondisi ekonomi negara kita saat ini memang tidak bisa dikatakan baik-baik saja.

Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu, ketidakberhasilan Pemerintah mencapai target-target ekonominya menjadi catatan tidak baik terhadap kinerja pemerintah selama ini. "Ketidakberhasilan yang demikian, menjadi indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah selama masa kampanye. Bahkan, Indonesia semakin dekat dengan jebakan negara berpendapatan menengah," jelas Anis melalui rilis kepada awak media, Kamis (22/10).

Pada saat yang sama, ia menggarisbawahi kegagalan tersebut menunjukkan Pemerintah tidak mampu memenuhi ekspektasi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan. juga mengatakan bahwa Fraksi PKS mencatat ketidakberhasilan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi diantaranya karena struktur ekonomi nasional terus bergantung pada sektor konsumsi. Porsi konsumsi rumah tangga terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada 2019 mencapai 56,62 persen, meningkat dari 55,76 persen pada 2018.

Hal tersebut menunjukkan ekonomi nasional semakin rapuh karena bergantung pada daya beli. Peranan belanja pemerintah hanya 8,75 persen. Angka ini sangat rendah untuk mendukung ekspansi pemerintah. Sementara itu, menurut angka realisasi LKPP tahun 2019, realisasi belanja negara mencapai Rp2.309 triliun. Angka tersebut mencapai 14,58 persen dari PDB tahun 2019 sebesar Rp15.833 triliun.

"Dengan memerhatikan angka tersebut, terlihat bahwa kualitas belanja pemerintah cukup buruk. Gap antara potensi ideal dengan realisasi sekitar 6 persen. Dan ini bukan angka yang baik," tegas Anis. Sementara itu, survei Indikator juga menyebutkan bahwa 60,4 persen responden menginginkan pemerintah lebih memprioritaskan masalah kesehatan ketimbang masalah ekonomi. Terkait dengan hal ini, Anis menyatakan bahwa ia sangat setuju dengan keinginan responden itu.

"Menurut saya, kesehatan menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa masyarakat sehat, upaya pemulihan ekonomi tak akan berjalan maksimal," imbuh Legislator daerah pemilihan DKI Jakarta itu.

Anis menjelaskan, kepercayaan masyarakat untuk bepergian hingga berbelanja akan muncul bila kondisi kesehatan terjaga. Tanpa kesehatan, masyarakat tidak akan merasa aman, terutama kelompok menengah atas, dan dampaknya mereka akan mengurangi konsumsi. "Mereka akan menahan belanja dan cenderung menyimpan uangnya di bank," ungkap Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Anis menilai bahwa keinginan 60,4 persen responden yang menginginkan pemerintah lebih prioritaskan masalah kesehatan ketimbang ekonomi, sebenarnya selaras dengan pandangan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021, Senin (7/9/2020), juga menyatakan pemerintah memprioritaskan aspek kesehatan ketimbang ekonomi dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Pertanyaannya sekarang, sejauh mana pernyataan Presiden itu diimplementasikan oleh para bawahannya?" tanya Doktor ekonomi dari Universitas Airlangga ini menutup pernyataannya. Sebelumnya, data Lembaga Survei Indikator ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi di Jakarta, Minggu (18/10/2020) lalu. Survei yang ditujukan untuk memotret persepsi publik terhadap mitigasi pemerintah itu, juga menemukan masih tingginya persepsi negatif masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional di masa pandemi.(alw/sf/DPR/bh/sya)