Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Virus Corona
Antisipasi Varian Omicron, Komisi IX Minta Pintu Masuk Perbatasan Diperketat
2021-12-03 10:34:40
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Omicron, varian baru virus Corona yang pertama kali terdeteksi di Botswana telah menjadi perhatian masyarakat dan ilmuwan baru-baru ini. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengingatkan petugas karantina di pintu-pintu masuk Indonesia agar amanah menjalankan tugasnya. Pintu-pintu perbatasan pun harus diperketat.

"Pintu masuk bagi pelancong internasional harus diperketat. Petugas karantina diharapkan menjalankan tugasnya dengan baik," kata Melki pada diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema 'Antisipasi Varian Omicron Jelang Nataru 2021', di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12).

Hingga saat ini, lanjut politisi Partai Golkar itu, para peneliti di berbagai negara masih terus melakukan penelitian untuk memahami lebih jauh mengenai varian baru virus Corona, yakni varian B.1.1. 529 atau Omicron. Studi yang sedang berlangsung mencakup aspek penularan, tingkat keparahan infeksi (termasuk gejala), efektivitas vaksin dan tes diagnostik, serta efektivitas pengobatan.

Untuk itu, Melki mengajak masyarakat memperkuat protokol kesehatan yang selama ini sudah dijalankan. Ia mengingatkan masyarakat yang sedang dalam kondisi kurang sehat, agar menghindari keramaian, demi menghindari varian Omicron yang mudah menular. "Kalau kita punya kondisi kesehatan yang kurang bagus, sebaiknya jangan berada di lingkaran yang ramai karena berpotensi sangat tinggi untuk Omicron ini," pesannya.

Terlebih, pengaruh Omicron terhadap orang-orang yang sudah divaksin, juga masih terus diteliti. Catatan dari Kementerian Kesehatan menyebut bahwa bagi yang sudah melakukan vaksinasi, dampaknya cenderung lebih ringan. Tapi apapun itu, lanjut Melki, antisipasi yang utama adalah protokol kesehatan lebih ketat.

"Kami tentu mendorong untuk Kementerian Kesehatan, praktisi maupun pelaku kesehatan, agar waspada saja dan jangan grogi, jangan ketakutan yang berlebihan," pesan legislator dapil NTT II itu. Terakhir, menurutnya kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga harus dikuatkan tanpa terkecuali. Ini penting untuk mencegah penyebaran Omicron.(rnm/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
  Legislator Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait Vaksin Covid-19 Halal
  Sinovac akan Digunakan sebagai Vaksin Booster
  Komisi IX Apresiasi Putusan MA Terkait Vaksin Halal
  Pemerintah Didesak Laksanakan Putusan 'Judicial Review' MA Terkait Vaksin Halal
 
ads1

  Berita Utama
Kemiskinan Jateng Meningkat, Pengamat: PDIP Harusnya Tegur Ganjar

3 Anak di Jakarta Meninggal karena Hapatitis Akut yang Masih 'Misterius'

HNW Mengajak Bangsa Indonesia Konsisten Menjalankan Konstitusi

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Vespa World Days 2022 Siap Digelar Juni di Bali

Wakil Ketua MPR investasi Telkomsel ke GOTO berpotensi pidana

Benny Rhamdani Minta Kemnaker Tindak Tegas dan Cabut Izin P3MI Pemalsu Dokumen Penempatan PMI

Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022

Rugikan Petani Sawit, Larangan Ekspor CPO Harus Segera Dicabut

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2