JAKARTA, Berita HUKUM – Perjuangan pencari keadilan, Khoe Seng Seng ternyata belum lah usai. Kali ini, penulis surat pembaca yang berjudul “PT Duta Pertiwi Telah Berbohong Selama 18 Tahun” yang dimuat di Harian Kompas pada 26 September 2006 mendatangi Pemda (Pemerintah Daerah) DKI Jakarta.

Hal itu terungkap saat pewarta BeritaHUKUM.com menghubungi pria yang akrab disapa Aseng ini. “Nanti saja ya, saya lagi rapat dengan Pemda DKI,” ungkapnya, Kamis (7/2).

Sementara itu, pada kesempatan yang terpisah pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah, Urbanisasi menilai kasus gugatan pencemaran nama baik ini memiliki segudang keganjilan. “Seharusnya PT Duta Pertiwi cukup memberikan surat tanggapan ke media yang bersangkutan,” jelas penulis disertasi dengan judul UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) produk pesanan ini ketika dihubungi.

Urban juga berpendapat, bahwa penerapan Pasal 310 tentang penghinaan di dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana tidaklah pas diterapkan dalam kasus tersebut. “Ya, itu kan bukan pencemaran, melainkan menanyakan dan harusnya dijawab oleh mereka (PT Duta Pertiwi.red),” tambahnya.

Tetapi, berdasarkan isi Pasal 310 KUHP yang menjelaskan, ‘barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang dimaksudnya secara transfaran supaya hal itu diketahui umum, diancam pidana sembilan bulan karena melakukan pencemaran".

Bukankah Delik tersebut sudah masuk dalam kasus ini? Aktivis anti narkoba ini juga menyatakan tidak masuk delik. Sebab Khoe Seng Seng tidaklah melakukan secara sengaja. “Itukan suara pembaca dan yang memuat media, bukan yang bersangkutan sehingga unsur dengan sengajanya itu, harusnya bisa di counter,” tuturnya.

Seperti diketahui, pada tahun 2006 Pria yang berprofesi sebagai penjual souvenir mengirimkan surat pembaca kepada dua Media nasional. Yakni, Kompas dan Suara Pembaruan. Karena merasa dibohongi oleh perusahaan pengembang ITC Mangga Dua, tempat Aseng membuka toko suvenir.

Aseng menuding, selaku pengembang Duta Pertiwi tidak transparan dalam menginformasikan status hak atas tanah ITC Mangga Dua yang disebut pengembang sebagai Hak Guna Bangunan (HGB), ternyata hanya diakui Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Pemda DKI Jakarta.

Awalnya, respon Duta Pertiwi hanya membalas surat pembaca Aseng, dengan surat pembaca juga yang tayang di Kompas pada 4 Oktober 2006. Isinya, Duta Pertiwi membantah melakukan kebohongan. Tetapi, balasan surat pembaca ternyata dirasa tidak cukup. Aseng dilaporkan Polisi oleh Duta Pertiwi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tidak hanya Pidana, Duta Pertiwi juga menempuh jalur Perdata, Aseng pun digugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Di jalur perdata, Aseng kalah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan surat pembaca Aseng melanggar hak subjektif serta dianggap menyerang kehormatan dan nama baik Duta Pertiwi. Makanya, Aseng dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 1 miliar.

Di jalur pidana, Aseng juga dinyatakan bersalah melakukan pencemaran nama baik. Dia dihukum enam bulan penjara, dengan masa percobaan selama satu tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Meski upaya bandingnya berbuah manis pada pengadilan Tinggi Jakarta, tidaklah demikian dengan putusan kasasi Mahkamah Agung. Yang memvonis Aseng mesti membayar denda Rp 1 miliar.(bhc/riz)