Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BK
BK Berhentikan Angelina Sondakh
Tuesday 02 Oct 2012 20:29:44
 

Rapat paripurna di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (2/10), (Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Kehormatan (BK) DPR RI akhirnya memberhentikan sementara anggota Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh, karena telah menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana khusus. Keputusan itu disampaikan Wakil Ketua BK Siswono Yudo Husodo dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (2/10).

“Dengan ini, kami melaporkan keputusan BK yang memutuskan Pemberhentian Sementara kepada anggota DPR RI karena telah menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana khusus atas nama Angelina Sondakh untuk mendapat penetapan dalam rapat paripurna ini”, ujarnya.

Keputusan etik Badan Kehormatan itu menurutnya diambil berdasarkan UU no 27 tahun 2009 tentang MD3 pasal 219 ayat 1. Pasal itu selengkapnya berbunyi: Anggota DPR diberhentikan sementara karena: a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Ketua DPR RI Marzuki Alie yang memimpin jalannya rapat paripurna itu, meminta persetujuan peserta sidang terhadap keputusan etik Badan Kehormatan tersebut. “Terima kasih atas laporan saudara Siswono Yudo Husodo. Selanjutnya saya tanyakan kepada anggota peserta rapat, apakah keputusan etik BK dapat disetujui?”, Ia segera mengetukkan palu setelah persetujuan diperoleh.

Angelina Sondakh yang pernah menjadi anggota Komisi X DPR RI menjadi terdakwa kasus suap pembahasan anggaran pengadaan alat laboratorium 17 perguruan tinggi negeri di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan ia didakwa menerima suap Rp 6 miliar.(dpr/bhc/rby)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2