SERANG, Berita HUKUM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyatakan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) perlu penguatan embarkasi dan debarkasi dalam pemberangkatan dan pemulangan TKI.

Embarkasi untuk mengantarkan TKI ke luar negeri dan debarkasi untuk pemulangan TKI dari luar negeri. Namun keberangkatan ini ada yang melalui prosedur dan ada yang di luar prosedur. Oleh karena itu diperlukan penguatan, kata Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Y Poeloengan saat membuka Sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri, di Serang, Selasa (19/3).

Menurutnya, pelayanan TKI merupakan satu kesatuan apakah itu dinas, pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS), sarana kesehatan, imigrasi dan 14 lembaga yang juga ikut serta dalam penempatan dan perlindungan TKI yaitu untuk penguatan kepastian TKI berangkat ke luar negeri.

Demi penguatan kita harus fokus pada perlindungan dan penempatan. Dua hal itu merupakan satu kesatuan yang selalu bergandengan tangan, ujarnya.

Lisna menyarankan akan lebih baik jika TKI yang bekerja ke luar negeri telah mempunyai kapastian dan juga mempunyai pendidikan yang pantas yang akan bisa melindungi dirinya sendiri dan bisa menyikapi ketika menghadapi berbagai persoalan.

Pada saat di debarkasi dan embarkasi kita tidak boleh lupa tentang pentingnya pengawasan serta pentingnya kerja sama. Tidak bisa kita kotak-kotakan karena semuanya terlibat. Dan tidak mungkin orang bisa ke luar tanpa punya paspor, tuturnya.

Dijelaskannya, para TKI yang akan berangkat bukan hanya memiliki paspor, tetapi juga harus memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). “Setiap TKI harus memiliki KTKLN, karena merupakan salah satu instrumen perlindungan untuk TKI di luar negeri. KTKLN bukan barang biasa-biasa saja karena di dalamnya ada 34 item menyangkut data diri TKI,” jelasnya.

Hal yang terpenti bagi TKI lainya, sambung Lisna adalah asuransi TKI. “Asuransi TKI penting guna melindungi diri sebelum berangkat ke luar negeri dan ketika sudah pulang ke daerah asalnya,” paparnya.

Sesuai data BNP2TKI, Provinsi Banten berada pada peringkat kelima dalam menempatkan TKI ke luar negeri terutama yang bekerja di kawasan Timur Tengah yaitu Arab Saudi. Pada 2012 saja ada 10 ribu lebih TKI asal Banten bekerja ke luar negeri.

Istimewanya, Provinsi Banten mempunyai Bandara Udara Seokarno Hatta dan hampir semua TKI pulang dan berangkat lewat Bandara Seokarno Hatta. Memang saat ini terjadi penurunan penempatan TKI karena adanya moratorium, katanya.

Lisna tidak menampik bahwa apa yang sering dikatakan orang, bahwa bekerja ke luar negeri memang memberikan dampak positif yaitu adanya remitansi ekonomi. Disamping ekonomi ada hal yang lebih positif yaitu remitansi sosial (bidang usaha, bahasa, dan keterampilan dalam sikap). “Dengan bahasa yang sudah bagus, kemudian memiliki keterampilan seperti kuliner khas Timur Tengah yang akhirnya TKI tersebut bisa dikembangkan ketika sudah menjadi TKI Purna,” katanya.(rm/ipb/bhc/rby)