Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilpres
BW 'Telanjangi' Saksi TKN, Ternyata Bukan Spesifik Ahli Pemilu Tapi Soal Pidana
2019-06-23 04:29:08
 

Saksi Ahli Eddy Hiariej.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Tim kuasa hukum paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) memberikan pertanyaan telak kepada saksi ahli yang dihadirkan Kuasa Hukum Jokowi-Maruf dalam sidang MK yaitu ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Eddy Hiariej. BW menanyakan keahlian dan kompetensi saksi terkait kepemiluan

"Sekarang saya ingin tanya, saya kagum kepada sobat ahli, tapi pertanyaannya sekarang saya balik, Anda sudah tulis berapa buku yang berkaitan dengan pemilu yang berkaitan dengan TSM (terstruktur, sistematis dan masif)?" tanya BW di Gedung Mahkamah Konstitusi, kemarin Jumat (21/6) malam.

"Tunjukkan kepada kami bahwa Anda betul-betul ahli, bukan ahli pembuktian, tapi ahli khusus pembuktian dalam kaitannya dengan pemilu," kata BW melanjutkan.

Pertanyaan BW tersebut untuk menunjukkan kapabilitas saksi ahli TKN yang dihadirkan sesuai dengan kemampuannya. Menurutnya, hal ini perlu diuji karena saksi yang dihadirkan BPN sebagai principal, juga dicecar dalam persidangan.

"Ahli kami kemarin ditanya dan agak setengah ditelanjangi, dalam tanda kutip, oleh kolega kami dari pihak terkait, apakah Anda pantas untuk jadi ahli," ujar BW.

Menurut BW, saksi ahli yang dihadirkan BPN dalam sidang PHPU keempat, Kamis (20/6) telah menghasilkan puluhan buku dan ratusan jurnal. Karenanya, BW pun meminta Hiariej menunjukkan buku dan jurnal yang telah ditulis.

"Berikan kepada kami buku-buku itu, mungkin kami bisa belajar, berikan kepada kami jurnal internasional yang pernah Anda tulis. Kalau itu sudah dilakukan, maka kami akan mengatakan bahwa Anda ahli yang top," ujar BW.

Namun, Eddy malah berkilah bahwa dirinya hanyalah pakar pidana. Menurutnya, seorang guru besar bahkan seorang profesor hukum yang pertama harus dikuasai adalah azas dan teori.

Eddy Hiariej mengakui dirinya pakar pidana dan belum pernah menulis spesifik terkait pemilu.

"Karena dengan azas dan teori itu dia bisa menjawab semua persoalan hukum, kendati pun memang saya belum pernah menulis spesifik soal pemilu," katanya.

Ia juga menyatakan bahwa keterangan terkait dirinya telah dicantumkan dalam lampiran Curriculum Vitae (CV). Bahkan, ia mengaku menulis beberapa jurnal internasional.

"Kalau saya sebutkan dari poin satu sampai poin 200 nanti sidang ini selesai," katanya.

"Ketika berbicara mengenai TSM, saya kira bukan saja persoalan disertasi, saya menulis buku mengenai pelanggaran berat HAM, saya menulis buku mengenai pengantar hukum pidana internasional," katanya menambahkan.

Selain itu, BW juga meminta saksi ahli untuk memberikan pendapat soal audit forensik dan audit TI terkait dengan potensi kecurangan menggunakan TI. Agenda sidang ini yaitu mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait atau kubu Jokowi-Ma'ruf.

"Kalau melihat tadi apa yang saya ungkapkan di salam keterangan ahli, saya lebih banyak menguliti persoalan hukum pembuktian, kebetulan saya juga membawahi hukum pembuktian," ujar Eddy.(EPJ/indonesiainside/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
  Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
  Ahli dari Kubu Prabowo Sebut Pencalonan Gibran Sesuai Putusan 90, Hakim MK Bilang Begini
  Bertemu Ketua MA, Mahfud MD Minta Pasangan Prabowo-Gibran Didiskualifikasi di MK
  Tak Mau Buru-buru Soal Hasil Pemilu, Koalisi Amin Kompak Tunggu Pengumuman KPU
 
ads1

  Berita Utama
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2