Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
MPR RI
Bamsoet PPHN Tampung Seluruh Aspirasi Rakyat
2021-10-27 07:33:30
 

Ketua MPR Bambang Soesatyo.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan Pokok Pokok Haluan Negara menjadi kanal untuk menampung seluruh aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia yang tidak tertampung dalam sistem politik yang ada. Semua ini untuk mewujudkan tujuan berbangsa seperti tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

"Tidak hanya aspirasi umat Islam, tetapi juga agama-agama lain. Tujuannya untuk memajukan kehidupan beragama di Indonesia dalam menjaga kebhinnekaan, toleransi, saling menghormati di antara pemeluk agama," kata Bambang Soesatyo dalam Peluncuran dan Bedah Buku karya Wakil Ketua MPR Arsul Sani di Media Center MPR/DPR/DPD, Lobi Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/10).

Peluncuran dan bedah buku berjudul "Catatan Dari Senayan 2: Relasi Islam dan Negara, Perjalanan Indonesia" ini dihadiri para narasumber, yaitu Fahri Hamzah, Prof Dr Azyumardi Azra, Prof Dr Lili Romli, dan A. Rahman Makmun, MSi. Tampak hadir pula Sekretaris Jenderal MPR Dr Ma'ruf Cahyono, SH, MH, dan Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi, Siti Fauziah, SE, MM.

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, mengungkapkan dalam penyusunan PPHN seluruh stakeholder dan kelompok membicarakan masa depan Indonesia. "Aspirasi semua kelompok terwakili dalam PPHN yang disusun MPR. Semua terlibat dan terwakili dalam rumusan PPHN," jelasnya.

Dengan PPHN, lanjut Bamsoet, kita mempunyai gambaran kemajuan agama di masa depan. Misalnya soal jumlah rumah ibadah masing-masing agama. "Agar NKRI tetap terjaga dan kebhinnekaan juga tetap terjaga. Saling menghormati dan mengkikis intoleransi," katanya.

Dalam konteks PPHN, Bamsoet menantang penulis buku Arsul Sani menulis PPHN dalam perspektif Islam. "Saya menunggu tulisan Bapak Arsul. Apakah perencanaan pembangunan jangka panjang memang sesuai dengan nilai ajaran Islam. Saya kira membiarkan negara tanpa arah dan tanpa haluan merupakan satu pelanggaran karena bisa membawa ke arah ketidakpastian dan inefisiensi anggaran," katanya.

Bamsoet meyakini apabila bangsa Indonesia mempunyai guidance atau bintang pengarah maka kita tidak akan kehilangan arah atau kehilangan haluan dalam menjalankan pemerintahan, siapa pun presidennya.

"Ini menjadi tantangan menarik untuk Bapak Arsul, PPHN dan amandemen kelima masih terkait dengan relasi Islam dan negara. Apakah PPHN ini sudah membawa pesan-pesan umat. Atau apakah pilihan liberalisme dan demokrasi yang kita anut hari ini sesuai dengan nilai-nilai keIslaman kita," ucap Bamsoet.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2