Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Iran
Baru Dilantik, Presiden Iran Ebrahim Raisi Hadapi Ujian Dini
2021-08-04 08:02:50
 

Ayatollah Ali Khamenei (kiri) melantik Ebrahim Raisi (kanan) sebagai Presiden Iran, Selasa (3/8).(Foto: Istimewa)
 
IRAN, Berita HUKUM - Presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi, dijadwalkan menjalani pelantikan oleh Ayatollah Ali Khamenei, Selasa (03/8). Raisi dilimpahi tugas berat menanggulangi pandemi, krisis ekonomi, dan ketegangan dengan negara barat.

Suasana genting memenuhi jalan-jalan kota Teheran pada Selasa (03/8), ketika otoritas menutup lalu lintas jalan raya dan memberlakukan zona larangan terbang selama dua jam di langit ibu kota, berkaitan dengan pelantikan presiden baru.

Mulai hari ini Ebrahim Raisi secara resmi menggantikan Presiden Hassan Rouhani. Tokoh konservatif itu bakal memangku jabatan barunya selama empat tahun, usai memenangkan pemilihan umum kepresidenan pada Mei silam.

Seratus hari pertamanya, Raisi harus menghadapi sejumlah isu pelik dan berat. Terutama kelanjutan perundingan nuklir dengan negara-negara barat menjadi tuntutan prioritas. Terlebih, ketika insiden serangan terhadap kapal tanker milik Israel di Teluk Persia baru-baru ini memicu kisruh baru dengan AS dan Inggris.

Menurut jadwal, upacara pengangkatan dilaksanakan di kantor pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamanei di Teheran. Raisi juga akan dilantik di parlemen pada Kamis (5/8) mendatang, di mana dia mengumumkan susunan anggota kabinet pemerintahannya.

Dalam sebuah surat pernyataan yang dirilis 27 Juli lalu, Raisi mengajak parlemen "bekerjasama" selama ia meniti masa jabatannya. "Saya menyimpan harapan besar bagi masa depan negara ini dan yakin, bahwa kita mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan berbagai pembatasan," tulisnya.

Lompatan karir Raisi diwarnai kontroversi. Jelang pemilu, Dewan Wali Iran menggugurkan nominasi sejumlah tokoh moderat. Akibatnya sebagian pemilih memboikot pencoblosan, yang ditandai dengan tingkat keikutsertaan pemilu terendah dalam sejarah, dengan hanya sebesar 48,8 persen.

Tugas menumpuk
Menyudahi krisis ekonomi yang diperparah oleh sanksi AS akan menjadi prioritas bagi Raisi, menurut Clement Therme, peneliti Iran di European University Institute di Italia. "Target utamanya adalah memperbaiki situasi ekonomi yang terpuruk, dengan memperkuat kerjasama dan ikatan bisnis dengan negara-negara jiran," serta Rusia dan Cina, kata dia kepada AFP.

Sanksi yang kembali diberlakukan AS sejak era Presiden Donald Trump, terbukti mencekik perekonomian Iran. Akibat ditutupnya pintu ekspor minyak, ekonomi Iran anjlok sebanyak enam persen pada 2018 dan 2019.

SItuasi semakin runyam ketika pada 2020, Iran termasuk negara yang paling parah terdampak pandemi virus corona. Sejauh ini hampir empat juta penduduk tercatat pernah terinfeksi, sementara 90.000 warga meninggal dunia akibat COVID-19.

Adapun di luar negeri, ketegangan mulai meruak setelah Amerika Serikat dan Inggris mengikuti Israel menuduh Iran bertanggungjawab atas serangan terhadap kapal tanker milik negeri Yahudi itu, Kamis (29/7) lalu.

Washington mengancam "balasan yang setimpal," ketka Iran membantah dan balik memperingatkan bakal menjawab setiap bentuk "avonturisme" oleh barat.

Terkait perjanjian nuklir, Raisi sudah mewanti-wanti pihaknya tidak akan mengorbankan "kepentingan nasional" untuk menyelamatkan perundingan. Selama masa jabatan Rouhani, Iran sudah menjalani enam putaran negosiasi yang berakhir pada 20 Juni lalu.

Hingga kini belum ada kesepakatan baru untuk melanjutkan perundingan tersebut.(rzn/as/afp/dpa/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Iran
 
  Israel Bujuk AS Batalkan Perjanjian Nuklir Iran
  Baru Dilantik, Presiden Iran Ebrahim Raisi Hadapi Ujian Dini
  Iran Minta Indonesia Jelaskan Alasan Penyitaan Kapal Tanker yang Dituduh Melakukan Transfer Minyak Ilegal'
  Pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani oleh AS Dinyatakan Melanggar Hukum Internasional
  Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei Bela Angkatan Bersenjata
 
ads1

  Berita Utama
Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah

Prabowo di Sidang PBB: Indonesia Siap Kerahkan 20.000 Orang untuk Perdamaian Gaza

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ratusan Siswa di Yogakarta Keracunan MBG, Wali Kota Hasto Telepon Kepala BGN

Kepengurusan Partai Ummat Kubu Amien Rais 'Digugat' Para Kader Sendiri

Drama Hukum Tak Berujung, Putusan Final MA Ternyata Dapat Ditambah

KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2