Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Presiden SBY
Bereskan Dulu, Baru Bicara Normalisasi
Saturday 07 Dec 2013 10:20:56
 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(Foto: Ist)
 
MADURA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono senang mendengar laporan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bahwa Australia menyesal secara mendalam atas skandal penyadapan telepon. Untuk normalisasi hubungan Indonesia-Austalia, biarlah mengalir dulu.

"Biarlah mengalir dulu sampai Indonesia yakin, saya yakin, bahwa ke depan tidak ada lagi hal seperti itu dan kita bisa menjalin kerja sama dengan baik," kata Presiden SBY dalam keterangan pers di Pendopo Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jumat (6/12) seusai shalat Jumat.

Keterangan pers ini disampaikan untuk menanggapi isu-isu internasional. Isu pertama adalah soal laporan Menlu Marty tentang pertemuannya dengan Menlu Australia Bishop beberapa waktu lalu

Pertemuan Marty-Bishop di Jakarta itu, ujar Presiden SBY, membicarakan tindak lanjut sikap dan posisi Indonesia bekaitan dengan kasus penyadapan terhadap handphone sejumlah pejabat Indonesia, termasuk SBY sendiri. "Sikap kita jelas dan tegas, (penyadapan) ini suatu yang serius dan kita tidak bisa dianggap berlangsung begitu saja," SBY kembali menegaskan.

Untuk normalisasi hubungan Indonesia-Australia, Presiden SBY kembali menyampaikan enam langkah yang harus ditempuh bersama. "Itu prinsip, kita tidak bisa maju tanpa adanya saling menghormati, saling mempercayai," ujar SBY.

Bagi Indonesia, menyadap pembicaraan kepala negara sahabat berarti tidak mempercayai dan menghormati. "Oleh karena itu kita ingin membangun hubungan baru ke depan dengan kesepakatan bahwa semuanya harus memiliki penghormatan dan kepercayaan kepada mitranya," Presiden mengingatkan.

Sebagaimana laporan Manteri Marty, Australia konsekuen untuk menghormati kedaulatan dan keutuhan NKRI. "Tapi bagaiman pun harus kita selesaikan dulu (kasus penyadapan) sampai beres, kemudian kita siap melaksanakan normalisasi hubungan bilateral kedua negara," Presiden SBY menjellaskan.

Selain masalah penyadapan oleh Australia, SBY juga terus mengikuti perkembangan di kawasan. Presiden meyampaikan keprihatinanya atas ketegangan yang terus terjadi di Asia Timur, misalnya antara RRT dan Jepang. "Saya khawatir kalau masing-masing pihak tidak mampu menahan diri maka bisa terjadi konflik militer yang akan membahayakan semua, keamanan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan Asia Timur," kata SBY.

Kawasan Laut Cina Selatan yang selama ini dikhawatirkan relatif bisa dikelola. Indonesia memainkan peran yang sangat aktif, dan konstuktif, baik dalam konteks ASEAN maupun secara bilateral.

Namun, di saat isu Laut Cina Selatan bisa dikelola dengan baik, belakangan kawasan Asia Timur memiliki ketegangan baru. Oleh karena itu, Presiden SBY menyeru kepada semua pihak untuk mencari solusi damai. "Menahan diri dan tidak membuat situasinya ekskalatif, bertambah buruk," Presiden menandaskan.

Sesudah memberikan keterangan pers, SBY dan Ibu Ani meninjau ekspos aneka produk olahan unggulan khas Bangkalan. Presiden juga akan menanam pohon Sawo Kecik di halaman Pendopo Kabupaten Bangkalan.(fbw/pdn/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Presiden SBY
 
  Presiden SBY Serahkan Dokumen 10 Tahun Pemerintahan ke Arsip Nasional
  Bertemu 20 Netizen, Ibu Ani: Ini Sore Yang Menyenangkan
  Presiden SBY Terima Pimpinan DPR, DPD, dan MPR-RI
  Minggu Terakhir, Presiden SBY ‘Beberes’ Kantor
  'Bapak Presiden dan Ibu Ani, Kami Selalu Merindukanmu…'
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2