JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga puluh empat personel TNI baik dari TNI AD, TNI AL an TNI AU khususnya Korps Administrasi Keuangan se-wilayah Jakarta melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimnis) pembuatan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2015, bertempat di Gedung Serba Guna Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa, (7/7). Acara dihadiri pejabat terkait dari TNI Angkatan Udara seperti Asren Markas Koopsau I Kol Pnb Heraldy Dumex Dharma,S.AP., M.Si., Asren Kodikau Kolonel Pnb H. RM. Djoko Senoputro, S.E, dan Asren Kohanudnas Kolonel Pnb Andjar Sungkowo, SE, MSI (Han).

Pada kesempatan tersebut Analis Madya Ditdal Progar Dirjen Renhan Kemhan Kolonel Inf Kus Arisena selaku Katim Bimtek LAKIP memberikan paparan atau penjelasan tentang LAKIP tahun anggaran 2015. Disamping itu diberikan pula contoh-contoh cara pengisian laporan LAKIP yang benar, dilanjutkan dengan latihan pengisian serta diadakan pembahasan secara bersama-sama.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Umar Sugeng Hariyono, S.IP., S.E., M.M yang dibacakan Kepala Dinas Personel (Kadispers) Kolonel Pnb Bambang Gunarto, S.T., menyatakan even Bimnis Lakip se-wilayah Jakarta merupakan wahana yang tepat untuk memperdalam tugas-tugas di staf Program dan Anggaran TNI agar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja staf dan kotama masing-masing dapat dilaksanakan dengan terarah, baik dan benar. “Melalui Bimnis ini diharapkan berbagai kendala, permasalahan dan hambatan kerja di lapangan dapat dicarikan solusi agar Lakip satuan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu,” ujar Danlanud Halim Perdanakusuma.

Sementara itu Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan (Dirjen Renhan) Marsda TNI M. Syaugi, S.Sos., dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Analis Madya Ditdal Progar Dirjen Renhan Kemhan Kolonel Inf Kus Arisena mengatakan Lakip merupakan cerminan dari penerapan sistem Akip di lingkungan kementerian pemerintahan. Hal ini dikarenakan di dalam Lakip menyajikan tiga hal yitu Ikhtisar Rencana Strategi (Renstra), Ikhtisar Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan ihktisar Penetapan Kinerja (Tapkin). Ketiga dokumen tersebut merupakan obyek dari penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Dijelaskannya “Hasil evaluasi terhadap Lakip Kemhan dan TNI tahun hingga tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu mendapatkan nilai 65,03 atau predikat “b”, naik 3 point dibandingkan nilai yang diperoleh pada tahun 2013 dengan nilai 62,07 atau predikat “cc”, namun demikian masih diperlukan adanya perbaikan agar pada tahun-tahun berikutnya dapat mempertahankan nilai “b” bahkan meningkat menjadi “a”," ujar Dirjen Renhan Kemhan.(tni/bh/yun)