JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) resmi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.
"Alhamdulillah...hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU)," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani usai memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Puan berharap beleid (peraturan) baru ini bisa membawa kebermanfaatan bagi masyarakat.
"Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi," bebernya, seperti dilansir laman resmi DPR.
Adapun RUU menjadi UU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Rapat Paripurna dihadiri Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.
Puan kemudian menyinggung tentang UU Perampasan Aset yang telah lama dinantikan masyarakat.
"Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai," paparnya.
Puan juga mengungkap perjalanan pembahasan UU Perampasan Aset di mana dalam penyusunannya, DPR melibatkan partisipasi dari berbagai kalangan. Mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa serta sejumlah kelompok masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU.(*/bh/amp) |