Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
    
Pendidikan
Busyro: Pernyataan Menristek Dikti Soal Pendidikan Agama terlalu Berlebihan dan Problematis
2017-06-20 12:21:29
 

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas saat jumpa pers di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Senin (19/6).(Foto: Istimewa)
 
SURAKARTA, Berita HUKUM - Menristek Dikti Mohamad Nasir akan memerintahkan pada seluruh rektor perguruan tinggi agar memindahkan mata kuliah umum Pendidikan Agama. Dari semula ada di semester awal menjadi di semester akhir perkuliahan. Hal ini dinilai Nasir bertujuan untuk mengurangi pengaruh paham radikalisme dan ekstrimisme yang dikhawatirkan menjangkiti mahasiswa.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai pernyataan Menristek Dikti ini terlalu berlebihan dan problematis. Hal tersebut disampaikan Busyro saat jumpa pers di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Senin (19/6).

Busyro menambahkan, Pendidikan dari Paud, dasar, menengah hingga perguruan tinggi, ini satu sistem yang tidak bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang parsial.

Namun di sisi lain, kata Busyro aturan Menristek Dikti yang dengan pertimbangan bahwa kampus jangan sampai jadi sarang radikalisme. Wacana Pendidikan agama yang biasanya di semester awal akan dipindah ke semester akhir, ini akan jadi polemik dan membuat gaduh.

Busyro mempertanyakan, apakah Menristek Dikti sudah melakukan proses prosedural metodologis mengevaluasi pendidikan agama yang dikhawatirkan mendorong adanya radikalisme di perguruan tinggi.

Kalau misalnya proses itu belum dilakukan, kata Busyro, hal ini menjadi problematis daripada peraturan menteri pendidikan kebudayaan, alasannya radikalisme, padahal pendidikan agama itu bagian dari kurikulum.

"Pendidikan agama itu kan penting, termasuk di perguruan tinggi, karena konsep itu memuat Pancasila sekaligus dijiwai dengan agama, sehingga tidak boleh mengatakan bahwa mata kuliah agama itu dituduh menjadi sumber radikalisme," ujarnya.

"Inilah yang seharusnya diberi sikap oleh presiden dan masyarakat sipil," tegas Mantan Ketua KPK ini.(dzar/muhammadiyah/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pendidikan
 
  HNW: Peraturan Menteri Agama Penanganan Kekerasan Seksual Mestinya Adil dan Masukkan Pendekatan Agama
  Beri Kuliah Umum Mahasiswa Unair, Firli Bagikan Tips Sukses hingga Jadi Presiden
  Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021
  HNW Minta Kemenag Tindak Tegas Pemotong Bantuan Pesantren
  Ratna Juwita Pertanyakan Alokasi Dana Abadi Pesantren Tak Tercantum di APBN 2022
 
ads1

  Berita Utama
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua

Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum

Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas

 

ads2

  Berita Terkini
 
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!

4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua

KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri

Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!

Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2