JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang mencabut subsidi 18 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 volt ampere (VA) dengan cara memindahkan secara paksa ke golongan 1.300 VA mendapat tanggapan kritis dari Partai Gerindra.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik menilai bahwa langkah yang dipaksakan oleh PLN tersebut sangat tidak manusiawi dan akan menambah beban kehidupan masyarakat kurang mampu. Apalagi, kebijakan tersebut bertepatan dengan naiknya harga kebutuhan pokok dan ditambah lagi banyaknya kasus PHK massal yang terjadi belakangan ini di beberapa daerah.

"Kebijakan PLN tersebut sangat tidak manusiawi disaat harga kebutuhan pokok naik, dan PHK dimana-mana. Ini menandakan bahwa pemerintah sudah tidak lagi pro terhadap rakyat. Sangat jauh dari janji janji kampanye Pak Jokowi saat pencapresan lalu," tutur Moekhlas di Jakarta, Selasa (22/3).

Moekhlas menjelaskan, meskipun dalam program tersebut PLN akan menggratiskan biaya tambah daya pada proses perpindahan dari pelanggan rumah tangga golongan 900 VA ke 1.300 VA, tetapi hal tersebut tidak akan menjadi solusi dan meringankan beban masyarakat dikemudian hari.

"Di awalnya saja dikasih gratis, tapi kedepannya masyarakat akan bayar tiga kali lipat, dari Rp 70 ribu per bulan untuk golongan 900 VA menjadi Rp 170 ribu perbulan saat pindah ke golongan 1.300 VA. Sangat miris disaat rakyat memerlukan bantuan negara dalam bentuk subsidi tetapi malah dilempar untuk mengikuti mekanisme pasar," sesal Moekhlas.

Disisi lain, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan menjelaskan bahwa kebijakan PLN itu sudah pasti berdampak pada ekonomi secara umum, terutama pada komponen pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Dampak langsung inflasi diperkitakan bisa mencapai hampir 2%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi bisa turun dari target semula sebesar 5.3%. Itu berarti, target-target dalam APBN 2016 bisa terancam," sambung Heri menjelaskan.

Selain itu, kebijakan tersebut sudah pasti berdampak pada naiknya komponen kebutuhan pokok. Pada konteks ini, pemerintah akan dihadapkan dengan pekerjaan menjaga kestabilan harga-harga kebutuhan pokok yang lebih berat.

"Sekarang saja masih kelimpungan, apalagi ditambah dengan efek pengalihan itu. Kebijakan itu mengandung risiko naiknya angka kemiskinan karena sebagian dari 18 juta pelanggan itu rentan miskin. Saat ini, kemiskinan sudah mencapai 28,51 juta orang. Dan itu sebagian besar disumbang oleh naiknya kebutuhan pangan, khususnya kebutuhan pokok," papar Heri.

Karena itu Partai Gerindra akan terus mengawal dan menentang kebijakan pemerintah yang sudah tidak lagi pro terhadap rakyat melalui parlemen. Sehingga cita cita para pendiri bangsa untuk mensejahterakan rakyat dengan penuh rasa adil dapat tercipta di Indonesia.

"Sesuai instruksi Pak Prabowo Subianto selaku Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, kita akan berjuang melalui parlemen menentang setiap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak adil dan tidak mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia," tutup Heri.(gmc/ari/bh)