Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Bansos
Cegah Penyimpangan, Dana Bansos Patut Ditunda
Wednesday 02 Apr 2014 00:28:07
 

Ilustrasi. Karikatur Gambar Dana Bansos.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi III DPR RI Pieter C. Zulkifli mengatakan dapat memahami usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pencairan dana Bansos (Bantuan Sosial) ditunda sampai pelaksanaan pemilu selesai. Ia mengakui pengucuran dana ini sering disalahgunakan untuk kepentingan pemilu, terutama oleh partai yang sedang berkuasa.

"Berdasarkan fenomena terdahulu penggunaan dana Bansos sering disalahgunakan untuk kepentingan pemilu. Saya dapat memahami usulan KPK pencairannya ditunda dalam kapasitasnya melakukan pencegahan untuk menghindari penyelewengan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (28/3) lalu.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III dari FPKS Aboe Bakar Al Habsy yang menyebut penyaluran Bansos sebagai program pemerintah sering diakui sebagai keberhasilan partai tertentu. Walaupun sepakat ditunda namun ia meminta pada bidang tertentu seperti pendidikan penyerahan Bansos harus tepat waktu.

"Dana Bansos patut di-suspend sementara. Namun dana bantuan operasional sekolah, bantuan siswa miskin, program Bidik Misi dan renovasi sekolah jangan sampai ditahan, itu harus tepat waktu," tekannya.

Secara khusus ia juga mendukung rekomendasi KPK agar dana Bansos dikelola oleh Kementerian Sosial agar memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut dalam iklim rezim korup seperti sekarang ini penyaluran dana Bansos rawan dikorupsi. "Pemerintah diharapkan berani menunda pencairan dana yang sudah ditetapkan dalam APBN 2014 hingga pemilu selesai, demi terjaminnya Bansos untuk rakyat," ujar dia.(dpr/iky/bhc/mum)



 
   Berita Terkait > Bansos
 
  Penyelidikan Kasus Soal Temuan 'Kuburan' Beras Bansos di Depok Dihentikan, Polisi: Tidak Ditemukan Unsur Pidana
  Bukhori Minta Kemensos Jelaskan Penimbunan Bantuan Presiden di Depok
  Komisi VIII: Data Bantuan Sosial Masih Semrawut
  HNW Ingatkan Mensos Tidak Tabrak Aturan Penyaluran Bansos
  HNW Prihatin Sebanyak 31.624 PNS Jadi Penerima Bansos
 
ads1

  Berita Utama
Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

Legislator Komentari Putusan MK Terkait Diperbolehkannya Menteri Aktif Jadi Capres

Tangkapan Dittipidnarkoba Periode September-Oktober 2022, Ada Sabu dalam Kemasan Teh Cina Bertuliskan 'Good' dan 'Nice'

 

ads2

  Berita Terkini
 
APBN Defisit Akibat Pembayaran Subsidi Energi, Sugeng Suparwoto: Konsekuensi Pemerintah

Legislator Ingatkan PJ Kepala Daerah Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Tak Kunjung Kirim DIM RUU EBET, Mulyanto Nilai Pemerintah Langgar UU P3

Kejari Jakpus Lakukan Tes Narkotika, Hasilnya Oke

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2