NEW YORK, Berita HUKUM - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyepakati sanksi baru terhadap Korea Utara terkait program-program rudal negeri itu.

Dalam sidangnya, dengan suara bulat para anggota DK PBB menyetujui sebuah resolusi yang melarang ekspor Korea Utara dan membatasi investasi di negara tersebut.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan bahwa ini adalah "sanksi paling keras terhadap suatu negara dalam satu generasi."

Korut menguji dua rudal balistik antar benua bulan Juli lalu, kemudian menyatakan bahwa sekarang mereka memiliki kemampuan untuk menyerang wilayah manapun di AS.

Namun, para ahli meragukan kemampuan rudal-rudal Korea Utara untuk mencapai target mereka secara tepat.

Uji coba itu dikutuk oleh Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat, dan mendorong disusunnya sanksi terbaru PBB ini.

Diperkirakan, Korea Utara mendapatkan sekitar $3 miliar pendapatan setiap tahun dari ekspor batubara, bijih besi dan bahan mentah lainnya ke Cina - dan sanksi ini dapat menghilangkan sepertiga dari perdagangan yang merupakan satu dari setikit sumber pemasukan Korut.

Awal tahun ini, Cina menghentikan impor batubara untuk meningkatkan tekanan pada Pyongyang.

Namun, sanksi berulang sejauh ini selalu gagal untuk mencegah Korea Utara melanjutkan pembangunan rudalnya.

Cina, satu-satunya sekutu internasional Korea Utara dan anggota Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto, kali ini mendukung resolusi tersebut. Sebelumnya, Cina sering kali melindungi Pyongyang dari resolusi yang berdampak buruk terhadap Korea Utara.

Duta Besar AS Nikki Haley imengatakan Dewan Keamanan telah meningkatkan hukuman atas aktivitas rudal balistik Korea Utara "ke suatu tingkat yang sangat lain."

"Hari ini Dewan Keamanan telah berkumpul untuk memperingatkan diktator Korea Utara," kata Haley di DK PBB setelah pemungutan suara.

"Tindakan Korea Utara yang serampangan dan tidak bertanggung jawab terbukti merupakan hal yang mahal bagi rezim tersebut."

Dia juga memuji sikap Cina.

Hak atas fotoGETTY IMAGES

Duta Besar Cina, Liu Jieyi, mengatakan bahwa resolusi tersebut menunjukkan bahwa dunia "bersatu dalam sikapnya mengenai nuklir di semenanjung Korea".

Dia menyambut baik pernyataan Menlu AS sebelumnya bahwa AS tidak bermaksud mengupayakan perubahan rezim atau memprioritaskan penyatuan kembali Korea.

Tapi -bersama duta besar Rusia- dia mengecam penempatan sistem rudal Thaad di Korea Selatan, dan menyerukan agar hal itu dihentikan.

Pertemuan Utara-Selatan?

Uji coba rudal dan senjata nuklir negara yang dikucilkan dunia itu dikecam oleh negara-negara tetangga di wilayah tersebut.

Namun Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya mungkin akan mengadakan pembicaraan langsung dengan Korea Utara dalam sebuah pertemuan regional akhir pekan ini.

Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-wha mengatakan bahwa dia bersedia untuk berbicara dengan mitranya dari Pyongyang, jika muncul kesempatan 'secara alami.'

Para menteri luar negeri dari Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) bertemu di Manila Filipina, akhir pekan ini.

Hak atas fotoEDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP/GETTY IMAGES

Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan 'ada kemungkinan' Kang Kyung akan bertemu dengan mitranya dari Korea Utara, Ri Yong-ho di sela-sela forum tersebut.

"Jika ada kesempatan yang munvul secara alami, kami harus berbicara," kata Kang.

"Saya ingin menyampaikan keinginan kami kepada Korea Utara untuk menghentikan provokasinya dan menanggapi secara positif ajakan khusus baru-baru ini (untuk melangsungkan pembicaraan) yang bertujuan untuk membangun sebuah perdamaian."

Sekretaris Negara AS Rex Tillerson juga akan menghadiri perundingan akhir pekan ini, yang dijadwalkan akan menjadikan program nuklir Korea Utara sebagai topik utama.

Saat pertemuan dimulai, anggota-anggota ASEAN mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang mengatakan bahwa mereka memiliki 'keprihatinan yang mendalam' atas tindakan Korea Utara, yang 'secara serius mengancam perdamaian.'(BBC/bh/sya)