JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap mengintegrasikan moda transportasi dengan sejumlah daerah penyangga di Jawa Barat dan Banten.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, kesiapan tersebut disampaikan langsung saat rapat terabatas, Selasa (8/1), bersama Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi); Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; serta Gubernur Banten, Wahidin Halim.

"Secara prinsip DKI siap dan kemarin saya ditugaskan Pak Jusuf Kalla untuk membahas lebih detail mengenai arahan-arahan yang diberikan oleh Pak Presiden. Sebagai langkah awal, kita akan maksimalkan penataan atau integrasi moda transportasi di DKI," ujarnya, Rabu (9/1).

Anies menjelaskan pesan dari pemerintahan pusat kepada ke DKI Jakarta adalah perencanaan transportasi yang bisa mengintegrasikan antar moda dengan perencanaan kawasan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Kita perlu segera melakukan pembenahan agar perencanaan transportasi mencerminkan perencanaan kawasan," terangnya.

Menurutnya, realisasi integrasi moda transportasi antara DKI Jakarta dengan daerah-daerah sekitar akan berdampak positif terhadap upaya mengatasi kemacetan dan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan.

"Integrasi itu akan memudahkan dan mendorong masyarakat lebih menggunakan transportasi umum," ungkapnya.

Anies menambahkan, dalam rapat tersebut, Jokowi juga mengamanatkan agar beberapa jalan nasional di Ibukota ke depan bisa dikelola 100 persen oleh Pemprov DKI. Sebab, dari 38 jalan nasional di DKI baru 25 ruas jalan yang sudah diserahkan pengelolaanya oleh pemerintah pusat.

"Pengelolaan bukan kepemilikan aset. Itu nantinya juga akan memberikan kemudahan berkaitan dengan pengaturan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan DKI," tandasnya.(ma/tr/beritajakarta/bh/sya)