Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Revisi UU KPK
DPR Akan Konsultasi dengan Presiden Bahas Revisi UU KPK
Tuesday 13 Oct 2015 13:41:18
 

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam keterangan pers seusai bertemu dengan Pimpinan KPK Senin (12/10) di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sesuatu yang mudah, tidak hanya terjadi di legislatif, eksekutif dan yudikatif namun hampir terjadi di semua lini.

“Kami ingin bekerja sama dengan KPK untuk sama-sama mengurangi dan memberantas korupsi di Indonesia dan berbagai tempat lain,” ungkap Fadli Zon.

Terkait dengan revisi UU KPK, Fadli Zon sampaikan bahwa saat pertemuan tadi, Pimpinan KPK menyampaikan masukan-masukan tentang adanya sejumlah usulan revisi UU KPK yang beredar saat ini.

“Pada dasarnya tidak semua yang beredar itu merupakan usulan DPR karena memang belum dibahas,” ungkapnya.
Terkait dengan revisi UU KPK sendiri, DPR akan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden untuk membicarakan solusi atas revisi UU KPK.

“Kita di DPR sudah sepakat bertemu dengan Presiden untuk melakukan rapat konsultasi terkait revisi UU KPK. Rapat konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan solusi apa yang harus dilakukan,”terang Fadli.

“Kita tidak ingin KPK ini dibubarkan atau diperlemah, kalau ada revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK terkait untuk perbaikan dan penguatan pasti akan kita dukung,” tegas Fadli.(skr/dpr/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Revisi UU KPK
 
  Relawan Jokowi Presidium RIB Tolak Revisi UU KPK
  Forum Guru Besar Harapkan Revisi UU KPK Ditarik dari Prolegnas
  Presiden PKS: Cabut Revisi UU KPK dalam Prolegnas
  Presiden Jokowi dan Pimpinan DPR Sepakat Tunda Pembahasan Revisi UU KPK
  Ketua KPK: Saya Siap Mengundurkan Diri Jika Revisi UU KPK Dilakukan
 
ads1

  Berita Utama
Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah

Prabowo di Sidang PBB: Indonesia Siap Kerahkan 20.000 Orang untuk Perdamaian Gaza

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ratusan Siswa di Yogakarta Keracunan MBG, Wali Kota Hasto Telepon Kepala BGN

Kepengurusan Partai Ummat Kubu Amien Rais 'Digugat' Para Kader Sendiri

Drama Hukum Tak Berujung, Putusan Final MA Ternyata Dapat Ditambah

KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2