JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan pentingnya memiliki parlemen yang bisa bersikap kritis terhadap segala kebijakan pemerintah. Karena guna menjaga prinsip check and balances dalam demokrasi. Meski demikian, ia belum melihat ada tanda-tanda DPR RI yang semakin kuat. Bahkan, belakangan ini muncul kebijakan Menteri Keuangan yang bertujuan untuk memangkas anggaran DPR RI hingga Rp 2 triliun.

Hal itu ditegaskan Fahri saat menjadi narasumber pada diskusi Forum Legislasi bertema "UU MD3 dan Komposisi Pimpinan Parlemen" di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (18/6). Turut hadir sebagai pembicara, Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali (F-PG), Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari (F-PDI Perjuangan), dan Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam.

"DPR RI seharusnya memiliki anggaran yang otonom, yang pengaturannya tidak dilakukan oleh eksekutif. Karena sistem kerjanya berbeda dengan eksekutif. Pegawai DPR juga sama. Bahkan saya pernah ditinggal oleh staf saya saat kunjungan di dapil. Karena staf harus tunduk pada peraturan yang dibuat eksekutif. Jika dijadwalkan kunjungan 3 hari, maka harus pulang saat itu juga. Sementara saya sebagai legislator banyak tugas yang tak terkirakan saat kunjungan ke daerah," ungkap Fahri.

Seharusnya, imbuh Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menjadi perhatian bagi pemerintah, guna memperkuat demokrasi dan keparlemenan Indonesia. Khusus untuk DPR RI periode mendatang, Fahri menilai ke depan tidak akan terlalu banyak gejolak dalam pemilihan posisi Ketua DPR RI, karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu. Karenanya, ia berharap Anggota DPR RI lah yang seharusnya bisa bersikap kritis.

"Makanya saya berharap Anggota DPR-nya yang agak liar, karena kalau anggotanya semuanya diatur itu susah. Agregasi daerah yang itu tidak nampak. Sebagai implementasi dari ikhtiar kita membangun sistem perwakilan yang lebih konkret. Ke depannya DPR harus betul-betul diberi ruang untuk kritis," tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Namun, nampaknya hal itu belum disadari oleh pemerintah. Bahkan, sejarah Indonesia telah mencatat bahwa rezim akan runtuh bila legislatifnya lemah. Orde lama dan orde baru telah menunjukan sejarahnya. "Bahkan penting untuk kita membangun alun-alun demokrasi. Supaya orang demo tidak lagi di Bundaran HI, itu bikinmacet. Tapi buatkan ruang di DPR. Jika ada demo berarti ada tanda bahwa ada yang salah," ungkap Fahri.(hs/sf/DPR/bh/sya)