JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR meminta Kementerian Sekretariat Negara dan Lembaga/Satker yang tercakup dalam Bagian Anggaran 007 untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Tahun 2013, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih tepat guna, efektif dan efesien serta produktif, tidak hanya pada output tetapi juga outcome yang dirasakan oleh masyarakat.

“Terhadap tingkat penyerapan anggaran Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2012 yang sebesar 78,04 persen yakni Rp. 1.623 triliun dari Rp.2.081 triliun, Komisi II DPR memberikan apresiasinya atas pencapaian tersebut,” Kata Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi ketika membacakan kesimpulan saat RDP dengan Sesmeneg Lambock V.Nahattands, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/2)

Selanjutnya, Komisi II DPR mendukung sekaligus meminta kepada Kemensetneg untuk benar-benar mempersiapkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam rangkan persiapan KTT APEC XXI dan Bali Democracy Forum IV pada akhir tahun 2013 serta HELP pada bulan Maret 2013.

Komisi II DPR merekomendasikan kepada Kemensetneg untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap kinerja Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) terkait dengan optimalisasi keberadaan lembaga ini, sehingga kedepannya lembaga ini dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama di Provinsi Papuan dan Papua Barat.

Terkait dengan pembahasan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) akan dibahas lebih lanjut antara Panja Monitoring Aset Negara Komisi II DPR dengan Kementerian Sekretariat Negara, Dirut PPKGBK dan Dirut PPKK pada tanggal 27 Februari 2013 serta dilaporkan hasilnya kepada Komisi II DPR.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi sudah hadir untuk mengikuti rapat bersama Komisi II DPR, namun sekitar pukul 09.00 WIB, Mensesneg tiba-tiba batal mengikuti rapat karena dipanggil Presiden.

Rencananya kali ini, Sudi mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR untuk membahas Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 dan rencana aksi pelaksanaan program atau kegiatan strategis Kementerian atau lembaga tahun anggaran 2013.(nt/dpr/bhc/rby)