MADURA, Berita HUKUM - Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT-T) untuk melakukan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa. Pasalnya, ditemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

Fary Djemy Francis mengatakan hal itu kepada wartawan saat melakukan kunjungan kerja Komisi V DPR dalam rangka Peninjauan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kantor DPRD, Bangkalan, Madura Selasa (8/3).

Sejumlah Anggota Komisi V DPR seperti Sudjadi, Sigit Sosiantomo, Budi Yuwono (F-PDIP), Hanna Gayatri, Syahrulan Pua Sawa (F-PAN) Agung Budi Santoso (F-Demokrat), Gatot Sudjito (F-Golkar ), Soehartono (F-Nasdem), Moh Nizar Zahro (F-Gerindra) dan Miryam S Haryani (F-Hanura) ikut dalam rombongan kunjungan kerja itu.

Menurut Fary Djemy Francis, bentuk penyimpangan dalam penggunaan dana desa yang ditemukannya terkait adanya dana desa yang dikelola oleh pihak ketiga yaitu kontraktor.

"Banyak dana desa dikelola pihak ketiga, yaitu kontraktor. Padahal dana desa itu ada untuk memberdayakan masyarakat. Kami tidak ingin dana desa dinikmati orang luar atau pihak ketiga sehingga masyarakat desanya justru tidak dapat apa-apa," kata Fary.

Temuan ini, menurut politisi partai Gerindra tersebut berdasarkan hasil evaluasi penggunaan anggaran tahun 2015. Sejatinya, selain untuk membangun desa, dana ini juga diperuntukkan memberdayakan potensi desa, dan mengakomodir kebutuhan desa.

"Yang merasakan langsung manfaat dana tersebut masyarakat desa itu sendiri. Maka program-program yang diadakan harus sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Ia berharap ke depan tidak ada lagi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Mengingat jumlah dana yang dialokasikan begitu besar. Total anggaran dana desa mencapai Rp. 4,7 triliun. Masing-masing desa bisa mendapatkan dana sekitar Rp 800 juta. "Jangan sampai masyarakat di desa hanya jadi penonton saja," tandasnya.

Selain persoalan pengelolaan dana desa, dalam kunjungan kerja itu, Komisi V DPR juga membahas soal Pendamping Desa. Menurut Fary, pendamping desa harus paham betul karakter dan permasalahan yang ada di desa. Rekrutmen yang berlangsung pada bulan Januari lalu, diharapkan tidak hanya lulus karena memenuhi segala persyaratan.

"Jangan sampai pendamping desa yang lolos seleksi tidak memiliki kemampuan yang mumpuni," katanya.

Politisi dari Partai Gerindra itu menilai keberadaan pendamping desa sangat diharapkan mampu memberikan kontrubusi positif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. "Tugas mereka memfasilitasi. Dana per desa sekitar Rp800 juta, jadi ini perlu pendampingan bagaimana mengelola dana tersebut," jelasnya.

Selain audiensi dengan pemerintah daerah setempat, rombongan Komisi V DPR juga meninjau Desa Martajasah, Kabupaten Bangkalan terkait pelaksanaan program dana desa, dimana di desa tersebut dana desa salah satunya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perbaikan jalan desa.(nt/dpr/bh/sya)