Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Energi Alternatif
DPR Minta Negara Produsen Minyak Kembangkan Energi Ramah Lingkungan
2018-06-29 19:12:23
 

Ilustrasi. Energi baru dan terbarukan dari solar panel.(Foto: Istimewa)
 
SIPRUS, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi' Munawar menegaskan perlu adanya komitmen bersama dalam menekan ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius dan dampak ketergantungan terhadap energi berbasis fosil.

Hal itu ia katakan saat memimpin delegasi DPR RI menghadiri sidang Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Forum Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) di Pissouri Bay, Siprus, Rabu (27/6).

"Kita sampaikan agar negara-negara produsen minyak sudah seharusnya menyadari pentingnya energi baru dan ramah lingkungan. Kita minta mereka segera membuat kebijakan terkait energi baru dan ramah lingkungan itu," usul Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Pada pertemuan yang dihadiri 20 parlemen dari kawasan Asia itu, Rofi' juga menyampaikan pentingnya pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai pengganti energi berbasis fosil.

Ia juga mendesak APA meneguhkan kembali komitmen global untuk menekan kenaikan suhu di bawah 2 celcius. Menurutnya, Anggota APA jangan sampai menarik diri secara sepihak dari Kesepakatan Paris seperti yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Meskipun demikian, politisi PKS itu turut mengingatkan bahwa dalam menjaga lingkungan hidup jangan sampai menghambat kerja sama perdagangan.

"Saya juga mengingatkan bahwa berfokus kepada masalah lingkungan hidup, jangan kemudian jadi penghambat kerja sama perdagangan dan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi, utamanya negara-negara berkembang menjadi sangat penting. Di sini kita memerlukan saling pengertian antarnegara di dunia," pungkasnya.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Energi Alternatif
 
  Prabowo-Sandi Siapkan Strategi Dorongan Besar Wujudkan Kedaulatan Energi
  Harga Energi Baru Terbarukan (EBT) Masih Relatif Mahal
  DPR Minta Negara Produsen Minyak Kembangkan Energi Ramah Lingkungan
  Aturan Energi Bersih Mesti Adil
  Ada 9 Pembangkit Senilai Rp20,6 Triliun Segera Teken Jual Beli Listrik ke PLN
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2