Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Haji
DPR Minta Pemerintah Benahi Pelaksanaan Manasik Haji
2022-07-22 14:16:45
 

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.(Foto: Runi/nvl)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah membenahi pelaksanaan haji pada musim haji tahun depan. Pembenahan haji dirasa perlu setelah evaluasi dilakukan pada keberangkatan haji tahun ini. Yandri meminta pelaksanaan manasik haji mendatang dilakukan secara menyeluruh dan detail, tidak hanya melingkupi berkaitan dengan ibadah.

Melainkan, manasik haji dibuat untuk mengenalkan calon jemaah dengan hal-hal terkait mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. "Jadi tidak hanya sekadar doa, sekadar lempar jumroh, tawaf, bukan itu saja manasik," kata Yandri kepada awak media, baru-baru ini.

Manasik yang melingkupi keseluruhan itu diminta Yandri, bukannya tanpa sebab. Ia melihat, masih ada jemaah haji yang tidak familiar dengan hal-hal teknis. "Manasik harus dibenahi juga karena banyak jemaah haji itu dari kampung yang (mungkin) tidak pernah naik pesawat, belum pernah lihat hotel, belum pernah di ruangan ber-AC," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Karena itu, Yandri menilai penting hal-hal teknis menyangkut proses keberangkatan haji. "Ini menurut saya persoalan mendasar dan banyak persoalan karena rata-rata dari sisi pendidikan hampir 30 persen enggak tamat SD. Nah jadi manasik haji Kemenag itu mesti disisipi atau disempurnakan dengan hal-hal yang menyangkut pergi dari rumah sampai ke rumah lagi," tutur Yandri.(rnm/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Haji
 
  DPR Minta Pemerintah Benahi Pelaksanaan Manasik Haji
  Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi
  Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan
  HNW: Pemakaian Istilah Subsidi Haji dan Bantuan Sosial; Tak Sesuai UU
  Rapat Dengan Kemenag, Komisi VIII Sepakati Biaya Haji Sebesar Rp 39 Juta
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

30 Tersangka Kasus Mafia Tanah Berhasil Ditangkap, Kapolda Metro Ungkap Modus Operandi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pengamat: Strategi Firli Bahuri Membangun Budaya Antikorupsi, Komprehensif dan Sistemik

Bupati Pemalang Ditangkap KPK, Firli: Kasus Dugaan Suap

Legislator: Transaksi Tesla Itu Dengan China, Bukan Indonesia

Peringati HDKD ke-77, Lapas Salemba Gelar Baksos Membersihkan Masjid As-Salam BPOM RI

Apresiasi Komitmen Pengusutan Kasus Brigadir J, HNW: Demi Keadilan Hukum, Harusnya Demikian Juga Untuk Kasus KM 50

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2