JAKARTA, Berita HUKUM - DPR meminta pemerintah untuk segera membenahi sarana infrastruktur guna mengacu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen pada tahun 2013.

Demikian dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie saat menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR dalam Rangka Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013, Senin (7/1).

Menurut Marzuki, sepanjang tahun 2013 ini, situasi perekonomian Indonesia akan semakin membaik, namun tanpa kita sadari, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat, berpotensi mengalami middle income trap.

“Untuk menghindari middle income trap tersebut, maka dewan meminta agar sarana infrastruktur segera dibehahi, hal ini karena anggaran pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 201,3 triliun,” tegasnya.

Terkait dengan masalah infrastruktur, kata Marzuki dalam pidatonya, DPR sungguh prihatin dengan terjadinya gangguan listrik pada Air Traffic Control (ATC) di Bandara Soekarno Hatta, padamnya listrik di Bandara Sepinggan Balikpapan, begitu pula dengan insfrastruktur di pelabuhan, jalan raya dan jalan tol.

“Untuk itu, kita harus segera membenahi kondisi infrastruktur nasional kita, dalam rangka menunjang penguatan perekonomian nasional, agar pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin bekualitas dengan menciptakan iklim investasi yang lebih baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, masalah kemacetan lalu lintas dan buruknya infrastruktur jalan di Indonesia juga harus mendapat perhatian. “Kemacetan di ibukota Jakarta yang semakin hari semakin parah, juga hendaknya menjadi perhatian serius dari kita bersama,” ujarnya.

Data menunjukan, ungkap Marzuki, bahwa saat ini setiap harinya, ada kebutuhan sekitar 17,1 juta perjalanan di Jakarta yang dilayani oleh 5,7 juta unit kendaraan bemotor, dan hanya 1,8 persen yang merupakan angkutan umum.

“Dengan pertumbuhan kendaraan yang mencapai 24 persen per tahun dan dibarengi pertumbuhan ruas jalan raya yang hanya 0,01 persen pertahun, maka masa depan jalan raya di Jakarta sangat mengkhawatirkan,” jelasnya.

Kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan tersebut, tambahnya, ternyata bukan hanya milik Jakarta, saat ini fenomena kemacetan juga sudah melanda beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Karena itu, Dewan meminta kepada pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan yang out of the box untuk menangani masalah kemacetan ini.

“Setiap perencanaan desain tata kota hendaknya dilakukan dengan pemikiran kepentingan jangka panjang, mengingat pertambahan jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, selain daripada itu, kota-kota yang tertata rapid an infrastruktur jalan yang baik akan turut menarik minat investor,”tegasnya.(nt/dpr/bhc/opn)