JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR memutuskan untuk memperpanjang kerja Tim Pengawas (Timwas) Century hingga 2012. Hal ini diputuskan setelah mendengarkan pandangan dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Selanjutnya, pimpinan sidang mengambil keputusan untuk memperpanjangnya.

Dari seluruh fraksi tersebut, hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak perpanjangan Timwas Century. Sedangkan Fraksi PAN dan PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPR. Selanjutnya, Fraksi Golkar, PKS, PPP, PDIP, Gerindra, dan Hanura minta Timwas Century diperpanjang.

"Kami menerima laporan Timwas Century. Pimpinan sepakat untuk memperpanjang Timwas Century selambat-lambatnya hingga 2012. Kalau menemukan sesuatu yang luar biasa, kami akan lakukan langkah selanjutnya," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memimpin sidang paripurna di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/12).

Dalam rapat itu, pimpinan tim kecil Timwas Century Fahri Hamzah melaporkan perkembangan kasus Century yang ada di timwas. Penanganan kasus dugaan korupsi skandal bailout Bank Century oleh KPK belum ada hasil dan perkembangan berarti. Bahkan, KPK belum menemukan bukti adanya tindak pidana korupsi. Hal ini berbeda dengan pendapat Timwas bahwa kasus itu ada unsur korupsi.

Dipaparkan pula, dalam penanganan tindak pidana umum perbankan dan penggelapan pencucian uang, sudah kemajuan tapi belum tuntas. Aset recoveruy belum ada titik terang, pemerintah belum memberikan keterangan jelas mengenai keberadaan aset di luar negeri. Untuk itu aset recovery baik yang ada di dalam dan di luar negeri harus ditindaklanjuti terus.

Selanjutnya, dalam PT Antaboga belum ditemukan formulasi untuk mengembalikan dana nasabah. Pemerintah berpendapat tidak ada landasan hukum Bank Mutiara mengembalikan, padahal pengadilan memutuskan untuk dikembalikan. Tapi putusan pengadilan belum dapat dilaksanakan.

“Soal audit forensik yang belum selesai, BPK memiliki hambatan teknis dan membutuhkan waktu hingga 23 Desember 2011. Hambatan BPK tersebut, yakni tidak bisa masuk ke Bank Mutiara dan nasabah, kecuali harus melalui BI," jelas politisi PKS itu.(dbs/rob)