JAKARTA, Berita HUKUM - DPR akan segera memfokuskan evaluasi pelaksanaan APBN 2012, serta mengamati dan megawasi berbagai hal dalam kaitannya pembangunan ekonomi atas dasar APBN 2013 yang telah disetujui bersama.

Disisi lain, lanjut Ketua DPR Marzuki Alie, Dewan telah meminta kepada Pemerintah, agar benar-benar melakukan langkah konkret dalam mengamankan dan mengoptimalkan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2013 dengan berbagai langkah yang telah diuraikan pada Pembahasan Tingkat I.

"Direktorat Jenderal Pajak harus bekerja lebih keras dalam mencapai realisasi penerimaan tersebut. Hal ini perlu, karena salah satu kelemahan dari penerimaan perpajakan adalah tingginya tunggakan pajak dari para wajib pajak," ujarnya saat membacakan pidato pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2012-2013, di Gedung Nusantara II DPR, Senin, (19/11).

Peringatan ini, lanjut Marzuki, perlu disampaikan guna mencegah tunggakan pajak yang semakin tinggi. Pemerintah seharusnya menggunakan instrumen hukum dalam UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dalam UU tersebut, paparnya, sudah diatur upaya hukum yang diberikan kepada petugas pajak untuk melakukan, pertama penagihan seketika dan sekaligus, kedua, memberitahukan surat paksa, ketiga, mengusulkan pencegahan, keempat, melakukan penyitaan, kelima, melaksanakan penyanderaan dan, keenam, menjual barang yang telah disita.

"Melalui enam instrumen hukum inilah, diharapkan para penunggak pajak dapat membayar kewajiban perpajakannya kepada negara. Tidak perlu ada ketakutan bagi petugas pajak untuk menagih tunggakan pajak melalui instrumen hukum dalam UU No. 19 Tahun 1997, karena UU tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi petugas pajak untuk menagih pajak kepada para penunggak pajak,"Papar Marzuki. Namun di sisi lain, lanjutnya, kita harus menyadari bahwa setiap penerimaan sektor pajak harus digunakan benar-benar bagi pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Dia menegaskan, semua pihak yang menggunakan anggaran negara yang berasal dari pungutan pajak, harus dapat mempertanggungjawabkan dan menggunakan anggaran tersebut sesuai prioritas bagi kepentingan publik, antara lain pembangunan infrastruktur dan pembiayaan berbagai subsidi dengan arah yang tepat sasaran.

"Dewan menghimbau agar semua pihak menjaga situasi ekonomi tetap kondusif, agar permasalahan tuntutan penyesuaian upah dan gejolak buruh yang mengganggu kegiatan industri dan investasi, dapat diminimalkan. Dewan juga meminta semua pihak perlu mengedepankan kepentingan bersama, oleh karena itu, permasalahan ini perlu dicarikan penyelesaian tanpa ada pihak yang merasa dirugikan," ujarnya.

Sebelumnya, Dewan dan Pemerintah telah menetapkan target penerimaan perpajakan pada APBN 2013 sebesar Rp. 1.193,6 triliun dengan tax ratio sekitar 12,87% terhadap PDB. Jumlah ini setara 79,1% dari total pendapatan negara di APBN 2013. Berdasarkan data tersebut, porsi penerimaan perpajakan di APBN 2013 ini lebih besar ketimbang APBN-P 2012.(dpr/bhc/opn)