JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mengagendakan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan. Kalemdikpol Polri ini merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman, mengatakan, surat pengajuan calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang belum dibacakan. Namun, hal itu segera di proses mengingat pada Oktober 2015, Kapolri Jenderal Sutarman sudah memasuki masa pensiun.

"Fit and proper test Kapolri ya akan kita jalankan. Tapi sekarang belum dibacakan suratnya," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/1).

Politikus Partai Demokrat ini menuturkan, terkait dengan dugaan kepemilikan rekening gendut, sedianya hal tersebut telah di klarifikasi sejak empat tahun lalu. Bahkan sudah dilakukan investigasi internal, dan hasilnya nihil alias dugaan tersebut tidak terbukti.

"Komisi III sudah pernah minta untuk menjelaskan empat tahun lalu ketika isu muncul, kami minta Kapolri untuk klarifikasi," terangnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III, Desmond Junaedi Mahesa, mengatakan, penunjukkan Budi Gunawan sudah memenuhi dua syarat, dimana, dia ditunjuk oleh Presiden selaku pemilik hak prerogatif. Kedua, Budi juga mendapat rekomendasi Kompolnas untuk menggantikan Sutarman.

Hanya saja, tinggal menanti kesiapan Budi untuk dilakukan fit and proper test oleh Komisi III DPR. Hal ini penting dilakukan untuk melihat sejauhmana kompetensinya. Sejauh ini, politikus asal Partai Gerindra ini melihat Budi sebagai sosok yang memiliki integritas dan kapasitas untuk bisa mengemban tugas sebagai Kapolri.

"Kalau yang menguat itu menurut saya Budi Gunawan. Kita memang berharap satu nama saja yang dikirim. Penunjukan Budi Gunawan memang telah kami prediksi sejak Desember lalu. Saya kira kami akan menerima Budi Gunawan," pungkasnya.(bhc/has)