JAKARTA, Berita HUKUM - Mayoritas anggota DPR RI menyetujui RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai Undang-Undang. "Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga bukan Bank yang bertujuan membantu masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak dapat mengakses pembiayaan dari Perbankan," ujar Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto saat membacakan laporan Komisi VI DPR terkait RUU LKM, di Gedung Nusantara, Selasa (11/12).

Dia menambahkan, DPR mengharapkan modal ini nantinya dapat mengembangkan usaha mikro atau kecil seperti usaha kerajinan rumah tangga, pasar tradisional, petani maupun peternak. "RUU ini nantinya akan melakukan kegiatan yang membantu kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sementara kegiatannya meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembiyaan dalam skala mikro, pengelolaan simpanan, dan jasa konsultasi usaha," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, LKM tunduk pada OJK yang diberikan kewenangan untuk membina dan mengatur lembaga keuangan bank maupun non bank. Selain itu, lembaga keuangan mikro dimungkinkan untuk melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten dan kota.

"Dalam RUU LKM ada penjaminan masyarakat oleh LKM atau suatu lembaga yang dibentuk pemerintah daerah atau LKM, agar kepercayaan semakin besar. Dalam RUU Keuangan Mikro dimungkinkan koperasi jasa mendirikan lembaga keuangan mikro, Perseroan Terbatas (PT), yang sahamnya paling sedikit 60 persen pemerintah daerah," paparnya.

Dia menambahkan, LKM dilarang dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha yang sebagian seluruhnya dimiliki oleh asing. "LKM harus menyesuaikan UU ini paling lambat 2 tahun LKM yang memenuhi persyaratan perbankan dan OJK wajib bertransformasi menjadi lembaga perbankan," tambahnya.

Disisi lain, RUU ini mengakui lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan Hukum adat, Bank desa, pasar, pegawai, kredit usaha rakyat kecil, sementara lembaga lainnya tetapi dapat beroperasi dan wajib menyesuaikan dengan UU ini paling lambat 1 tahun. "lembaga perkreditan desa yang telah ada atas dasar hukum adat diakui keberadaannya," ujarnya.

Airlangga mengatakan, perlu dibuat Peraturan pemerintah sebanyak tiga pengaturan, OJK 11 pengaturan. "kita semua mengharapkan UU LKM ini dapat kuat secara aspek legal formal, dan semoga melalui UU ini dapat membantu masyarakat miskin dan memberikan ruang kepada masyarakat dalam mendorong usaha kecil," tambahnya.(si/dpr/bhc/opn)