Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
APBN
Dana Transfer ke Daerah Rp 500 T
Tuesday 31 Jul 2012 16:00:50
 

Ilustrasi (Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada 16 Agustus saya akan menyampaikan pidato kenegaraan dan juga laporan nota keuangan. Satu hal yang diusulkan teman-teman DPD (Dewan Perwakilan Daerah) tentang transfer dana ke daerah insya Allah akan melampaui Rp 500 triliun, kata SBY saat berbuka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPD Irman Gusman kemarin Senin (30/7).

Jumlah dana transfer ke daerah pada APBN Perubahan 2012 mencapai Rp 478,8 triliun. Janji presiden itu tentu agak memberikan angin segar bagi daerah.

Seperti halnya dengan demokrasi, lanjut presiden, penerapan desentralisasi dan otonomi daerah memang kerap menimbulkan banyak hambatan pembangunan. Tapi, semua itu merupakan pilihan yang diambil sebagai koreksi terhadap pembangunan di masa lalu yang sangat sentralistis.

Negara lain, sebut SBY, memerlukan puluhan tahun untuk menjalankan dan mematangkan sistem itu. Jangan goyah dan berbalik arah karena desentralisasi dan otonomi daerah yang benar akan lebih membawa keadilan dan pemerataan, tegasnya.

Acara buka puasa bersama itu juga dihadiri Wapres Boediono beserta istri, Herawati Boediono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan mantan Presiden B.J. Habibie. Turut hadir sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu serta anggota DPR dan DPD. (pri/fal/c11/agm/kdn/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > APBN
 
  Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
  Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
  Sri Mulyani Beberkan Alasan Prabowo Ingin Pangkas Anggaran Kementerian hingga Rp 306 Triliun
  Anis Byarwati Apresiasi Program Quick Win Prabowo: Potensi Kebocoran Anggaran Harus Diminimalisasi
  APBN Defisit Akibat Pembayaran Subsidi Energi, Sugeng Suparwoto: Konsekuensi Pemerintah
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2