Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Money Laundry
Deden Terdakwa Kasus Money Laundry Divonis 6,5 Tahun
Friday 15 Jun 2012 19:24:55
 

Ilustrasi Money Laundry (Foto: BeritaHUKUM.com/coy)
 
BANDUNG (BeritaHUKUM.com) - Terdakwa perkara pencucian uang (money laundry) Deden Bahtiar divonis 6 tahun 6 bulan penjara. Chip Accounting Hotel Putri Gunung Lembang ini terbukti bersalah menggelapkan uang senilai Rp4,9 miliar.

Selain diganjar hukuman penjara terdakwa juga harus membayar denda Rp150 juta. Dalam persidangan di ruang sidang VI Pengadilan Negeri Bandung, terdakwa terbukti menggelapkan uang untuk kepentingan pribadinnya yakni untuk usaha rental dan travel.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Mengadili hukuman selama 6 tahun enam bulan denda Rp150 juta subsider 2 bulan," kata Ketua Majelis Hakim, Edison saat membacakan amar putusan, seperti yang dirilis kejaksaan.go.id pada Jumat ini.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Fauzan, terdakwa melanggar undang-undang pencucian uang. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan, dibanding tuntutan JPU selama 9 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

"Dia terbukti atas dakwaan kumulatif pasal 378 KUHP dan UU No 8 tahun 2010 pasal 77 tentang pencucian uang," ujar Fauzan.

Menurut Fauzan, uang yang dipergunakan terdakwa merupakan dana hotel untuk pembayaran pajak ppn, hotel dan restoran. "Pihak hotel telah memberikan uang sejumlah Rp9 miliar kepadanya melewati kasir," tutur dia.

Kemudian, lanjut Fauzan, pihak hotel mengendus aksi nakalnya tesebut berawal dari dugaan ketidakberesan soal keuangan di hotel tersebut.

"Setelah dilakukan pemeriksaan serta crosscek, ternyata ada selisih yang harus dikembalikan akan tetapi malah tidak dikembalikan," jelas dia.

Aksinya tersebut dilakukan terdakwa pada tahun 2000 hingga 2011. Sehingga selisih pajak pertahun yang diterimannya cukup besar.

"Terdakwa telah memasukan bon yang bukan seharusnya, dimana bon tersebut bukan kewajiban dari hotel untuk membayarnya," tandasnya.(sm/kjs/bhc/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

 

ads2

  Berita Terkini
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2