JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan massa Laskar Umat Islam yang diantaranya dari massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi demo untuk menyampaikan pendapat di muka umum di Mabes Polri pada, Senin (16/1) berjalan aman dan sukses. Demo mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Anton Charlian.

Aksi yang dipimpin langsung oleh Imam besar FPI Habib Rizieq Shihab itu buntut dari kericuhan antara anggota FPI dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Bandung Jawa Barat, usai pemeriksaan Ketua Umum FPI Habib Rizieq di Polda Jawa Barat pada beberapa waktu lalu.

Dalam aksinya mereka menuntut dan meminta kepada Kapolri Tito Karnavian agar segera mencopot Kapolda Jabar Anton Charliyan yang dituduh telah melakukan pembiaran yang mengakibatkan terjadinya insiden penyerangan dan penganiyaan terhadap massa ormas FPI oleh massa ormas GMBI, dimana dengan Ketua Dewan Pembina GMBI yakni Kapolda Jabar Anton Charliyan.

Sekitar 2.800 polisi disiagakan di Mabes Polri, kawasan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (16/1) pagi, saat aksi demonstrasi dari Laskar Pembela Islam dimana salah satu ormasnya adalah FPI tersebut.

Setelah melakukan aksi Damai kali ini, Anggota FPI membubarkan diri di depan Gedung Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri sekitar pukul 13.00 WIB menuju Masjid Al Azhar guna Shalat Dzuhur berjamaah.

Sementara, Munarman menuturkan beberapa perwakilan ulama menyampaikan aspirasi yang diterima Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Rikwanto dan Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono.

"Perwakilan ulama diterima secara baik oleh Brigjen Rikwanto," tutur Munarman.

Munarman menyebutkan pihaknya menyampaikan tuntutan adanya dugaan ketidakprofesionalan yang dilakukan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Anton Charlian dengan membiarkan tindakan penganiayaan oleh oknum organisasi masyarakat lain terhadap ulama dan santri.

"Begitu juga laporan penganiayaan terhadap santri dilaporkan ke Polrestabes Bandung," tutur, Munawarman.

Munarman juga menjelaskan ulama menuntut Polri mengembalikan peranan sebagai pengayom dan pelayan terhadap masyarakat agar tidak mendukung, serta melindungi kelompok premanisme.

Munarman menyambut baik penerimaan Brigjen Polisi Rikwanto yang berjanji akan menindaklanjuti dan menginvetigasi laporan terkait Kapolda Jawa Barat itu.

"Tuntutan itu akan disampaikan kepada pimpinan Polri," tutur Munarman.

Sedangkan, Front Pembela Islam (FPI) menyampaikan 7 tuntutan saat mendatangi Mabes Polri. Tuntutan ini juga disampaikan dalam pertemuan antara perwakilan FPI dengan Polri.

"Tadi barusan saja antara jam 11.15 WIB sampai 12.30 WIB, Polri telah menerima perwakilan pengunjuk rasa yaitu FPI, FUI, dan rekan-rekan lainnya, perwakilan Jakarta dan Jawa Barat," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/1).

Berikut aspirasi dari perwakilan massa tersebut:

1. Polri khususnya Polda Jabar tidak lagi melakukan pembiaran terhadap indikasi adanya ormas yang anarkistis. Ini berkaitan dengan dugaan ormas GMBI yang melakukan pelanggaran hukum dan diduga dibiarkan oleh polisi.

2. Perwakilan massa menduga adanya kasus-kasus yang penanganannya 'pilih kasih'. Perwakilan FPI menyebut aduan terkait ormasnya cepat diproses, berbeda dengan aduan terhadap pihak di luar FPI.

3. FPI dan perwakilan massa menegaskan dukungannya terhadap kepolisian. Polri juga diminta bekerja profesional.

4. Polisi diminta tidak turut serta dalam urusan politik. Ada dugaan polisi ikut bermain politik.

5. Polisi diminta memahami adanya ancaman dari PKI agar dapat memetakan kondisi sdi lapangan

6. Perwakilan massa menyesalkan kejadian di Bandung, Jabar pasca pemeriksaan Habib Rizieq Shihab sebagai saksi. Diduga ada pembiaran terhadap GMBI yang melakukan kekerasan kepada anggota FPI.

7. Kericuhan di Polda Jabar pasca pemeriksaan Rizieq Shihab dianggap sebagai skandal. Perwakilan massa meminta Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan dievaluasi atau dicopot dari jabatannya.

"Mereka sampaikan dalam tertulis juga, ada video-video rekaman diserahkan ke kami untuk bahan investigasi. Kita sambut positif apa yang disampaikan pengunjuk rasa. Kita lakukan pendalaman, butuh waktu dan ada mekanismenya senidiri. Massa minta ada laporan dalam waktu tidak lama," kata Rikwanto soal permintaan massa tersebut.(dbs/TM/dtk/aktual/panjimas/bh/sya)