JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai DemokratMarzuki Alie tidak yakin aksi unjuk rasa masyarakat menolak kenaikan harga BBM berujung pada penumbangan pemerintahan SBY-Boediono. Pasalnya, SBY merupakan presiden yang dipilih rakyat dan menang mutlat dalam Pilpres lalu.

"Dengan dipilih sebagian besar oleh rakyat, kekuasaannya sangat legitimed dan didukung secara luas. Atasa dasar ini, saya tidak yakin aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM berujung pada penggulingan pemerintahan,” kata Marzuki Alie di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (9/3).

Menurut dia, pengalaman aksi unjuk rasa besar-besaran seperti 1998 yang berujung penurunan kekuasaan pemerintahan Soeharto, tidak mengkin terulang pada era pemerintahan saat ini. Alasannya, sistem pemerintahan telah diubah. Presiden saat ini merupakan hasil pemilu dan merupakan pilihan langsung dari rakyat.

"Peristiwa 1998 yang merupakan demo besar-besaran di hampir seluruh wilayah Indonesia, takkan terulang pada era saat ini. Presiden yang terpilih saat ini merupakan hasil pilihan rakyat sendiri dan berbeda dengan era sebelum demokrasi yang terbuka seperti sekarang ini,” tegasnya yang juga merupakan Ketua DPR tersebut. .

Marzuki pun meminta, agar semua pihak tidak bersikap berlebihan akan kekawatiran bahwa aksi demo kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikkan BBM bakal berujung rusuh dan penggulingan kekuasaan. "Saya berharap pemerintah tidak perlu panik. Pemerintah juga tidak perlu melarang aksi unjuk rasa masyarakat yang menentang kenaikan harga BBM," tegasnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Djoko Suyanto menduga aksi demo dari kelompok masyarakat tertentu menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, akan dimanfaatkan untuk tujuan menggulingkan presiden dari kekuasaannya. Atasa dasar itu, dia meminta Polri segera melakukan siaga dan melakukan antisipasi atas kemungkinan tersebut.(jpc/rob)