JAKARTA, Berita HUKUM - Mendirikan bisnis karaoke sejak tahun 2004, Inul mengaku sudah sering menghadapi berbagai masalah terkait hak cipta dalam bisnisnya. Kini setelah dilaporkan band Radja, Inul siap menghadapi dengan legowo

"Sejauh ini saya masih belum menerima surat panggilan, kita tunggu aja," kata Inul saat ditemui di Senayan City, Jakarta Selatan, Jumat (3/1).

Pedangdut yang terkenal dengan goyang ngebornya itu mengaku sudah melakukan mediasi dengan band Radja. Namun karena tidak ada jalan keluar yang memuaskan, pihak Ian Kasela cs tetap melapor.

Asosiasi yang menaungi bisnis Inul juga mendapat somasi dari pihak Radja. Selain itu, beberapa tempat karaoke lain yang dinilai mencuri lagu 'Parah' miliki Ian sebelum keluar di pasaran, juga dilaporkan.

"Kita lihat perkembangannya saja. Diva punya sendiri, Charly punya sendiri, Inul juga punya sendiri orang yang mengurusi masalah hukum. Semua sudah punya orang untuk menghadapi," lanjutnya, seperti dilansir detik.com.

Inul menganggap bahwa pihak Radja keberatan karena tempat-tempat karaoke yang dilaporkan memperbanyak lagu 'Parah'. "Kita outlet memang banyak, tapi tidak mencetak atau memperjualbelikan. Kita ini hanya memutar, kala tidak berkenan kita delete," ucap Inul enteng.

Kini inul akan lebih berhati-hati jika ada tawaran untuk memasukkan lagu dalam jaringan bisnis karaoke miliknya. "Kita sebagai pebisnis harus ada hitam di atas putih. Tindakan pencipta-pencipta kan seperti itu," kata Inul lagi.

Grup band Radja resmi melaporkan karaoke milik Inul, Rossa, dan Charlie 'Setia Band' di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (3/1). Ian Kasela cs merasa hak ciptanya telah dicuri oleh beberapa bisnis karaoke seperti Inul Vizta, Diva Karaoke, Charly VH Karaoke, Nav Karaoke, dan Happy Puppy.

Menurut kuasa hukum Radja, Yanuar Bagus Sasmito, karaoke itu dikenakan Pasal 72 UU No. 19 th 2002 tentang Hak Cipta dengan nomer laporan LP/04/I/2014/Bareskrim. Ia pun mengancam karaoke milik Inul, Rossa, dan Charlie 'Setia Band' dengan hukuman tujuh tahun penjara serta denda Rp 5 Miliar.(ich/dtk/bhc/rby)