KUALA LUMPUR (BeritaHUKUM.com) – Menteri Urusan Perempuan, Keluarga dan Komunitas Malaysia, Shahrizat Abdul Jalil menyatakan mundur dari jabatannya pada 8 April mendatang.
Pengunduran diri Shahrizat ini, terkait skandal korupsi anggaran pemerintah terkait proyek pengembangan peternakan sapi.

Keluarga sang menteri dituding menggunakan anggaran negara sebesar 83 juta dolar AS atau lebih dari Rp750 miliar untuk membeli kondominium, berlibur dan membeli satu unit mobil Mercedes Benz.

Skandal yang di Malaysia populer dengan nama cowgate itu kemungkinan bisa membuat Perdana Menteri Najib Razak menunda pemilihan umum. Namun, Shahrizat membantah pengunduran dirinya itu terkait kasus proyek peternakan yang dikelola suami dan ketiga anaknya itu.

Pengunduran dirinya itu, lanjut Shahrizat, adalah wujud tanggung jawabnya sebagai pejabat pemerintahan setelah masa jabatannya sebagai wakil rakyat habis bulan depan. Dirinya tetap akan menjabat kepala departemen perempuan partai berkuasa Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan koalisi pemerintah Barisan Nasional.

Sharizat boleh saja beralasan demikian, namun pengunduran dirinya itu datang setelah selama beberapa bulan dia berada di bawah tekanan publik dan kelompok oposisi. Masa jabatannya sebagai wakil rakyat seharusnya diperpanjang sebelum skandar cowgate ini merebak tahun lalu.

Sebuah laporan tahunan badan audit nasional mengatakan proyek National Feedlot Center yang dikelola keluarga Shahrizat tak mampu memenuhi target 40% pasokan daging sapi nasional pada 2010.

Kecurigaan kemudian muncul terkait penyalahgunaan pinjaman lunak dari negara untuk kepentingan pribadi pengelola, termasuk pembelian properti mewah di Malaysia dan Singapura.
Shahrizat membantah semua tuduhan korupsi dan sejumlah petinggi perusahaan menyatakan investasi di sektor properti bisa meningkatkan keuntungan.

Skandal ini sangat memalukan Perdana Menteri Najib Razak yang bersumpah akan memberantas korupsi. Saat ini kepolisian Malaysia tengah memeriksa tuduhan korupsi itu.
Dalam pemilu terakhir yang digelar 2008 lalu, UMNO yang sudah lama berkuasa kehilangan lebih dari sepertiga kursi parlemen ke tangan oposisi pimpinan Anwar Ibrahim.

Terkait pengunduran diri salah satu menterinya ini, PM Najib menyebut keputusan itu sebagai sebuah 'pengorbanan' salah satu anggota kabinetnya. "Meski belum terdapat bukti bahwa dia telah melanggar hukum, namun karena proyek itu telah mengakibatkan kontroversi, dia memutuskan untuk mundur dari pemerintahan," kata Najib seperti dikutip kantor berita Bernama.(bbc/sya)