JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan mengatakan, mayoritas orang melihat kondisi ekonomi kita saat ini sedang hrga BBM yang naikturun, nilai tukardolar tembus diatas 13 ribu harga beras ikut melambung tinggi, tarif-tarif pada ikut naik, serta gas elpiji ikut menghilang dan harganya juga melambung, cukuplah jadi bukti bahwahal ihwal pengelolaan seluruh kebijakan negara.

Dalam keterangan persnya Kamis (12/3), di Jakarta, politisi Partai Gerindra ini mengatakan, indikasi tersebut bisa dilihat dari buruknya seluruh kinerja ekonomi, seperti naiknya BBM rupiah yang anjlok, harga beras melambung hingga 30 persen, nampaknya memulai memunculkan keraguan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla. beberapa hasil survei yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Jokowi-Kalla di bidang ekonomi, cenderung terus menurun. Khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran, stabilitas nilai rupiah, mengurangi jumlah orang miskin, stabilitas harga sembako yang dinilai angkanya kurang dari 50 persen.

Lebih jauh ia mengatakan, dengan kondisi ketatanegaraan dan perpolitikan yang seakan dipecah belah, masyarakat merasa bahwa seluruh kebijakan tersebut menimbulkan dampak terhadap perekonomian.

“Kini mayoritas masyarakat merasa was-was dan terus khawatir dengan kondisi ekonomi yang ada. Sementara invertor disuruh tetap tenang kalau kondisinya gonjang ganjing dan tidak jelas. Yang jelas adalah masyarakat kecil menjerit,” ungkapnya.

Dari semua fakta itu, lanjut Heri, mulai muncul kesan bahwa pemerintahan ini tidak profesional. Sebaiknya Presiden harus segera merespon dengan melakukan evaluasi komprehensif atas kerja-kerja ekonomi, dan harus mengambil langkah cepat dan tepat.

Kalau dibiarkan berlarut-larut, masyarakat akan terus menjerit. Terbukti dalam reses ini, dari jaring aspirasi banyak keluhan yang muncul dari masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Presiden harus mengambil langkah langkah cepat dan tepat tidak terlihat koneksitas dan konsistensi visi-misi ekonomi Jokowi-Kalla dengan pelaksanaannya di lapangan.

“Menurut hemat saya, pada akhirnya, seluruh kebijakan khususnya kebijakan ekonomi akan bergantung pada kuat-lemahnya kepemimpinan. Pemimpin kuat, maka kebijakan juga akan kuat. Sebaliknya pemimpin lemah, secara otomatis kebijakan juga akan lemah, “ tegas Heri.

Koordinasinya kacau balau, karena tidak jelas komandonya kepemimpinan harus satu komando, satu suara, satu kerja. Jangan kerja... kerja... kerja... tapi tidak jelas apa yang mesti dikerjakan. Komandonya kacau, ujungnya koordinasi di lapangan kacau dan program kacau balau.

“Menteri-menteri bingung melapor pada siapa, ujungnya rakyat menjadi bingung. Negara ini seperti tidak mempunyai arah yang jelas, sementara rakyat semakin menjerit, semakin dirugikan,” pungkas Heri.(spy/mp/dpr/bhc/sya)