JAKARTA, Berita HUKUM (12/2) - Politisi partai Gerindra, Fadli Zon yang juga sebagai Wakil Ketua DPR RI menyatakan bahwa secara substansi kubu patahana No Urut 01 Jokowi-Maruf Amin yang merupakan lawan politiknya sudah pasti kalah di perhelatan Pemilu pada, 17 April 2019 mendatang. Inilah yang dihadapi pertahana, krisis elektabilitas yang cenderung menurun, sementara kubu Prabowo Sandi menaik. Akhir Februari bakalan terusan menaik.

"Blunder ini menunjukan kepanikan, dan akan ditunjukan hingga terus pada 17 April, mereka pikir dengan menangkapi orang orang, mereka akan menang. Upaya melakukan kecurangan, baik yang stealthy (diam-diam) atau terang-terangan," ungkap Fadli Zon, saat diskusi publik Selasa-an 'Jelang Pilpres: Jokowi Blunder & Panik ?' yang digelar di Seknas Prabowo Sandi, Jl. Cokroaminoto, Menteng. Jakarta Pusat pada, Selasa (12/2).

Soalnya, Fadli menambahkan, kubu sebelah acapkali menyuarakan pilih yang sudah terbukti. Baginya malah kembali mempertanyakan terbukti apa? "terbukti gagal malah."

Sebelumnya saat sesi di mimbar acara, Fadli Zon juga mengemukakan tambuk kepemimpinan bangsa Indonesia di era Joko Widodo kian hari semakin nampak perwujudan 'Petruk' apabila mengambil istilah dari cerita perwayangan, demikian utaranya.

"Begitu wahyu ke prabon-nya hilang, maka dia kembali," lanjut Fadli memberikan perumpamaan seperti kisah cerita perwayangan 'petruk dadi ratu'. "Masalahnya timbul pada kapasitas, kapabilitas," tukas Fadli.

"Kini di perhelatan jelang Pemilu (2019), memulai elektabilitas saja sudah dari angka yang kecil 52, 53 anggaplah 56..., Itu sudah kalah," timpalnya. "Karena di tahun 2014 saja itu diangka 53%, yang dimana sempat dilaporkan 'kecurangan' saat 5 tahun lalu," jelas Fadli.

Lain halnya, kubu patahana kokoh atau kuat, nampak seperti di era SBY kala itu cukup tinggi diatas 60% tentunya akan lebih santai dan elegan.

"Itu tidak ada perkembangan, karena janji janjinya tidak ditepati. Malah nampak seperti penantang yang menantang pak Prabowo. ini lucu, ini nampak tanda-tanda kepanikan, dan kekalahan," tandas Fadli, yang kini sebagai Caleg DPR RI dari Partai Gerindra di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat V - Kabupaten Bogor.

Membangun sebuah bangsa dan cita-cita mesti tahu akan membawa kemana, ini jumlahnya sebanyak 236 juta. Bagi 'nahkoda' mesti tahu dibawa kemana, bahan bakarnya, pulau tujuannya yang tercapai malahan jadi tidak tercapai, ungkapnya miris.

Disamping itu, menurut pandangan politisi partai berlambangkan Kepala burung Garuda Merah Itu menuturkan, dibangga-banggakan selalu soal 'infrastruktur', yang dibangun dan yang dibangga banggakan apa?

Seperti halnya, ungkap Fadli seraya memberikan contoh permisalan pembangunan Jalan TOL. Menurutnya itu merupakan sektor private, atau bisnis dikarenakan berbayar. "Itu berbisnis dengan rakyat bukan pelayanan. Lain halnya bila dibangun jalan nasional, jalan provinsi, jalan desa yang gratis," tegas Fadli, yang juga sebagai penggagas dan pendiri Partai Gerindra ini .

Selain itu diketahui kini tingginya biaya operasional Light Rail Transit (LRT) di Palembang yang tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh (merugi), Fadli juga menjelaskan, "Seperti halnya dahulu janji 'Revolusi Mental', namun yang dibangun fisik. Infrastruktur yang dibangun merugikan, bahkan mangkrak. Tengok saja itu Kereta Api Cepat (KAC Jakarta-Bandung) yang pada tahun 2015 dibangga-banggakan. Sudah sampai dimana?," tanya Fadli.

"Logikanya saja, bila ada pembangunan infrastruktur tentunya industri semen naik, industri besi baja naik. Namun keduanya ini malahan turun. Soalnya faktor import," paparnya lagi.

Fadli tak lupa juga menambahkan, terkait penyerapan tenaga kerja di industri mestinya naik, namun ini yang naik tenaga kerjanya dari asing.

Bahkan, lanjut Fadli menyesali mengapa muncul kembali tuduhan makin ngawur, baik itu dibilang menggunakan konsultan asing, apalagi terkait issue propaganda Rusia. "Berpotensi bisa masuk kategori skandal diplomatik ini," cetus Fadli mengingatkan.

Menurut Fadli maka itulah mesti bikin koalisi, yang nantinya Insyaa Allah Prabowo jadi Presiden, lalu kemudian merevisi UU yang merugikan, revisi UU ITE, dan lain lain sesuai jalur konstitusi berlaku, dan sebagainya. Kami akan berusaha mati matian, karena kerjanya 'collective kolegial' di parlemen," tandasnya.

Sementara, jikalau mau mencoba kontrol gunakan pasal pasal ITE, kata Fadli dirasa 'Blunder after Blunder' yang akan semakin mendorong elektabilitas menurun. "Kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, ini malahan hak-hak dibatasi, bahkan ada juga kasus-kasus yang di-kriminalisasi. Seperti yang menimpa Ahmad Dhani malahan jadi tersangka. Ini rezim otoriter yang membungkam, dan anti kritik," tegas Fadli.

Blunder lainnya, bahkan termasuk Buni Yani, Abu Bakar Baasir, lanjut Fadli menambahkan mungkin cara berpikirnya ada semacam 'Game Changer', atau membisikan sebagian besar umat Islam ini tidak mendukung Istana, hingga berusaha bebaskan Ustad Abu Bakar Baasir. Namun konon karena PM Australia (komunikasi), malahan tidak jadi dibebaskan.

Kini, hampir tiap hari ada blunder yang diciptakan, dan menurut Fadli bahkan kategorinya sudah mengarah masuk hoax. Termasuk janji ekonomi meroket, bilangnya mencapai 7 atau 8 persen, hanya 5, target 5,4. target 5,1 hanya tercapai 4,9 malahan.

Bila yakin dimana di jalur benar, dibangunlah 'citizine activation' tugasnya untuk jaga suara. Mudah mudahan ini tanda kemenangan. Hingga kita dapatkan perubahan, Imbuh Fadli berikan himbauan pada relawan.

"Kedepannya ini kita menuju kebangkrutan atau kebangkitan?. Sekarang menurutnya sudah menuju kebangkrutan, beberapa BUMN saja sudah bangkrut. Insyaa Allah kalau Prabowo Sandi akan menuju Kebangkitan," pungkas Fadli Zon.(bh/mnd)