Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilkada
Elit Partai Harus Mendengar Suara Rakyat
2016-08-21 06:27:18
 

Tampak para pembicara diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta pada, Kamis (18/8).(Foto: kresno/iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang Pilkada serentak 2017, panggung politik nasional mulai semarak. Elit partai di Tanah Air mulai sibuk mencari sosok yang tepat untuk memimpin daerah. Pemimpin daerah tidak saja pilihat elit partai, tapi juga harus menjadi pilihan rakyat. Di sinilah pentingnya mendengar suara rakyat agar tokoh yang diusung sukses mendulang suara.

Demikian mengemuka dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta pada, Kamis (18/8). Hadir sebagai pembicara Agun Gunajar Sudarsa (F-PG), Maruarar Sirait (F-PDI Perjuangan), Syarif Abdullah Alkadrie (F-Nasdem), dan Ahmad Qodari (pengamat politik). Menurut Agun, elit politik harus mencari tokoh yang bisa diusung dalam Pilkada berdasarkan kehendak rakyat. Dan itu butuh survei mendalam, agar calaon kepala daerah tidak asal usung berdasarkan kehendak segelintir elit.

"Yang ideal keputusan elit sesuai pilihan rakyat. Kalau tidak sesuai pilihan rakyat untuk apa berpartai," kata Agun, seraya menambahkan, "Suara partai tidak boleh bertentangan dengan suara rakyat." Dan masing-masing partai punya tim surveinya sendiri untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menganalisis elektabilitas calon kepala daerah tersebut.

Hal senada disampaikan Maruarar. Menurutnya, elit tak boleh salah mendengar suara rakyat. Banyak calon kepala daerah yang diusung elit partai, hasilnya tak menggembirakan, karena tidak mensurvei lebih dahulu elektabilitasnya berdasarkan suara rakyat. "Mekanisme survei bisa jadi basis kebijakan partai," ujarnya.

Yang juga penting, sambung Maruarar, tokoh yang dimunculkan sabagai calon kepala daerah bukan berdasarkan primordialisme, tapi kinerja dan integritasnya. Bila tokoh seperti ini yang dimunculkan, niscaya Indonesia akan maju dan memenangkan persaingan. Dan bila dikaitkan dengan Pilkada di DKI Jakarta, penting bagi siapa pun yang memimpin Jakarta untuk selalu punya kedekatan komunikasi dengan Presiden.

Sementara itu, Qodari menegaskan, siapa yang melawan suara rakyat berarti melawan ombak. Dan yang melawan ombak akan ditelan oleh ombak itu sendiri. Jadi, aspirasi elit partai harus sejalan dengan aspirasi masyarakat.(mh,sc/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Pramono Anung-Rano Karno Menangi Pilkada Jakarta 2024
  Tanggapi Pernyataan Jokowi, Mahfud: Enggak Biasa...
  Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020
  Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020
  Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2