ACEH, Berita HUKUM - Forum Komunikasi Pemberdayaan Pemuda Aceh (FKPP-ACEH), menyatakan dukungannya terhadap Prabowo-Hatta sebagai Capres dan Cawapres 2014-2019.

"Setelah mempelajari kemunculan calon kandidat presiden dan wakil presiden Indonesia 2014-2019 dengan pandangan yang kritis dan hati-hati, juga melihat visi misi berikut rekam jejak mereka, maka terdapat kesesuaian tujuan kami dengan Calon Presiden Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Ir Hatta Rajasa," ujar Zamzami, kepada BeritaHUKUM.com Rabu (21/5).

Dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta antara lain didasarkan keinginan para aktivis untuk menegakkan kedaulatan bangsa, menghadirkan peran negara yang kuat sekaligus adil dalam melindungi rakyat kecil, disamping mampu mewujudkan aspek kesejahteraannya.

"Kami juga mengharapkan terciptanya harmoni dan gotong royong di dalam kehidupan masyarakat, termasuk dapat membangun Indonesia ke arah bangsa besar berdaya saing tinggi serta meletakkan rakyat sebagai subjek pembangunan. Inilah sikap dan semangat kami yang utama dalam mendukung pasangan capres/cawapres Prabowo Hatta," jelasnya.

Zamzami mengatakan, masyarakat sejauh ini menginginkan terwujudnya Indonesia yang berwibawa, berdaulat, anti terhadap praktik kapitalisme dan imperialisme asing yang kerap menghisap perekonomian bangsa, serta bercita-cita agar taraf kehidupannya meningkat.

Sementara itu, Indonesia memerlukan pencapaian ekonomi tinggi sehingga bisa sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya.

"Harapan ini kami letakkan ke pundak pasangan Prabowo-Hatta, karena merupakan dua sosok yang memiliki kemampuan untuk menuju kebangkitan negara dan bangsa, dengan merujuk pada kualifikasi baik pengalaman dalam memimpin maupun kapasitas lain yang memang sudah teruji, dan karena itu pula sangat pantas menjadi duet pemimpin nasional," ungkapnya.

Ia menambahkan, setelah Indonesia merdeka sepanjang 69 tahun, ternyata nasib bangsa masih dalam cengkeraman asing dan kompradornya yang melanjutkan esensi kolonialisme. Hal itu ditunjukkan dengan dominasi penguasaan aset-aset strategis bangsa berupa ladang minyak, tambang, hutan, dan sebagainya.

Indonesia ini ibarat sebuah kapal yang sudah penuh dengan penumpangnya, akan tetapi kalau Nahkodanya (Kaptennya_red) tidak tau kemana arah akan dituju, maka jangan berharap para penumpang akan menuju sampai ke tujuan akhirnya yaitu kesejahteraan. Jika nahkodanya memaksa berlayar maka sesampai di tengah laut akan bingung mau menuju ke arah mana secara tidak sadar dia sudah menabrak gunung Es di tengah laut.

Maka, imbuhnya, setiap penumpang akan terjun bebas ke laut lepas. Hancurlah cita-cita dan harapan para generasi muda Indonesia akibat ulah Nahkodanya!

Justru dari itu semua, kami dari FKPP-ACEH siap menggantikan Nahkoda baru untuk Indonesia yang lebih maju dan terarah kedepan semoga sampai ketujuan akhir bagi seluruh Rakyat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Menurutnya sampai saat ini struktur masyarakat kolonial masih berlangsung dengan hakikat keberadaan bangsa sebagai bangsa kuli di dalam negeri dan di negara tetangga sampai ke Timur Tengah.

Dilain sisi, negara tidak tegas dalam menjamin kebutuhan lapangan kerja secara layak, adanya kehidupan bermartabat untuk rakyatnya.

"Kami juga melihat demokrasi yang ini berlangsung adalah demokrasi super liberal, yang mendudukkan wakil-wakil rakyat tidak amanah, tidak mengurus rakyatnya, dan cenderung sekadar membuat produk-produk legal yang mengokohkan dominasi asing atas bangsa kita, yakni dominasi kaum kapitalis atas rakyat miskin, selain mengekalkan politik anti kesejahteraan," sebutnya.(bhc/sul)