JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai bahwa wacana pendanaan parpol sebesar Rp1 triliun hanya sebatas pengalihan isu dari isu-isu miring pemerintah.

Itu diungkapkan oleh koordinator advokasi Fitra, Apung Widadi, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Kamis (12/3).

"Menurut saya hal ini hanya pengalihan isu yang di wacanakan Mendagri untuk menutup isu-isu yang ada saat ini," ujar Apung.

Dia menilai, untuk merealisasikan wacana ini sangat sulit sekali karena akan melewati beberapa tahap yang cukup panjang.

"Logikanya wacana ini hanya pengalihan isu, karena saat ini bukan tahun politik dan perealisasianya akan sulit dan panjang karena harus merevisi UU parpol dan memasukkan anggaran dalam APBN," ujarnya.

Selain itu, Apung mengatakan bahwa wacana pembiayaan parpol Rp1 triliun masih sulit menerapkan kebijakan ini, karena masih tidak adanya transparansi dalam keuangan dan tidak efektif serta menjadi jaminan tidak ada penyimpangan dana.

"Walaupun nantinya dibuat peraturan terjadi penyimpangan dana jika wacana ini terealisasi dengan membubarkan partai, saya rasa hal itu sulit terjadi dan tidak efektif untuk mencegah korupsi," lanjutnya.

Dia juga heran mengapa wacana pembiayaan parpol dilontarkan saat pemerintah gencar kampanye mengurangi subsidi demi melonggarkan ruang fiskal. Presiden Jokowi baru saja mencabut subsidi untuk rakyat dengan alasan khawatir APBN defisit.

"Ini kan menjadi hal aneh, masa APBN defisit tapi mau membiayai parpol," ujarnya.(viva/bhc/sya)