Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Jakarta
Formula E, Event Internasional Yang Dijegal
2021-08-23 07:05:41
 

 
Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

FORMULA E itu ajang balap mobil bertarap internasional. Rencana semula diselengarakan tahun 2020. Covid-19 datang dan menyerang Indonesia, balap Formula E pun ditunda. Pro kontra muncul di DPRD DKI. Lalu, ada pihak yang ribut dan menyoal commitment fee. Dianggap hilang, dan Anies sebagai Gubernur dituduh merugikan negara.

BPK, lembaga resmi negara yang memiliki kewenangan menilai soal penggunaan anggaran, tidak mempersoalkan. Faktanya, Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya dapat WTP. Ini artinya, tak ada masalah dengan pengelolaan anggaran di DKI. Baik-baik saja, dan Wajar Tanpa Pengecualian.

Yang seringkali tidak dipahami bahwa ditunda, beda dengan dibatalkan. Kalau ditunda, artinya uang gak hilang. Kalau dibatalkan, baru rugi.

Anies, Gubernur DKI tegas menundanya. Kebijakan ini diambil untuk pertama, menghindari kerumunan yang berpotensi terhadap penyebaran covid. Kedua, memberi rasa empati kepada masyarakat yang terdampak pandemi.

Melalui ingub, ajang Balap Formula E akan digelar kembali tahun 2022. Rencana ini telah diputuskan oleh Gubernur DKI. Mengingat covid sudah melandai di DKI, diprediksi risiko penularan covid relatif bisa ditekan. Saat ini, Jakarta sudah zona hijau. Hampir 100 persen warga Jakarta yang telah divaksin. Ini artinya, Jakarta sudah mulai aman dari covid.

Lagi-lagi, kebijakan menggelar balap mobil Formula E ini dipersoalkan. Menunda Formula E dipersoalkan, bahkan dituduh menggelapkan uang negara. Sekarang ketika Formula E akan diselenggarakan, malah mau diinterpelasi. Orangnya ya itu-itu aja

Mestinya, ketika Formula E diselenggarakan, ini berarti bahwa uang comitment fee gak hilang. Tuduhan tahun lalu bahwa uang comitment fee hilang dan merugikan negara itu keliru. Tapi ketika Formula E positif akan diselenggarakan, kok mau diinterpelasi. Publik jadi bertanya-tanya: ini maunya apa? Cari panggung, atau mau jegal Anies?

Kalau masalahnya covid, tinggal bertanya dan minta keterangan ke Pemprov DKI. Soal covid, Jakarta sudah melandai. Silahkan adu data yang ada. Baru ini ilmiah, tidak emosional dan politis.

Kenapa Formula E selalu dipersoalkan? Ini lebih pada masalah politik dari pada masalah substansi. Intinya, selama yang menyelenggarakan Anies, dianggap gak bener. Coba gubernurnya bukan Anies, gak akan serumit ini. Masalahnya bukan di Formula E, masalahnya karena mereka tidak bisa menerima Anies. Apalagi kalau Anies makin populer. Ada pihak-pihak yang tak ingin Anies punya panggung besar. Sesimpel itu masalahnya.

Formula E ini balap mobil bertarap internasional. Baru kali ada di Jakarta, bahkan di Indonesia. Ini sangat strategis karena bisa jadi ajang promosi Indonesia, menarik investor maupun untuk memulihkan ekonomi setelah hampir dua tahun terkonstraksi karena pandemi.

Sewajarnya, karena ini ajang internasional dan baru pertama kali, juga punya potensi bagi pertumbuhan ekonomi, maka mesti didukung oleh semua pihak. Kenapa ada pihak-pihak yang berupaya menghalangi, bahkan mengusulkan interpelasi?

Publik secara umum membaca isu interpelasi terhadap Anies adalah bagian dari upaya sejumlah pihak menjegal Anies ke pilpres 2024. Saat ini, nama Anies sedang melambung. Bahkan di dalam banyak survei, elektabilitas Anies berada pada posisi tertinggi. Ada pihak-pihak yang tak ingin Anies semakin naik pamornya. Jika balap Formula E terselenggara, ini bisa semakin menaikkan popularitas Anies. Dan selama ini, beberapa forum internasional yang dihadiri Anies, telah membuat nama Anies semakin harum.

Mari, semua anak bangsa, terutama para politisi, kita mesti bersikap negarawan. Utamakan kepentingan negara di atas semua kepentingan yang lain. Soal nantinya Anies akan semakin menarik simpati publik karena formula E, ya wajar karena Anies inisiator dan penyelenggarannya. Ikhlaskan saja. Itu bagian dari hukum alam, siapa yang bekerja, dia dapat upahnya. Jangan halang-halangi orang menikmati hasil keringatnya. Dholim!

Tidak boleh lagi negara dikorbankan untuk sebuah perseteruan politik. Kompetisi di dunia politik itu wajar dan bahkan bagian dari sebuah keniscayaan. Karena itu, kompetisi mesti difokuskan arahnya pada sesuatu yang bisa memberi keuntungan dan manfaat untuk bangsa dan negara. Bukan malah menghalangi orang-orang yang mau berkontribusi untuk bangsa dan negara.

Jangan jegal kerja rival politik kalau itu bermanfaat untuk bangsa. Buatlah program yang sepadan, bahkan lebih baik lagi, sehingga negara diuntungkan dan rakyat menikmatinya.

Jangan karena kita tak mampu membuat hal yang sama, lalu berupaya untuk menghalanginya. Ini bukan jiwa negarawan, tapi pecundang.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.(tr/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jakarta
 
  Dorong Ekonomi Kreatif, Pemprov DKI Gelar Jakarta Biennale 'Esok'
  Jakarta Jadi Bagian UNESCO Creative Cities Network
  Warga Pluit Putri Tegaskan Penolakan Komersialisasi Ruang Terbuka Hijau
  Resmi, Jakarta Tuan Rumah Balap Mobil Listrik Formula E 2022
  Tarif Air Turun dari Rp25 Ribu Jadi Rp1.050, Anies: Untuk Keadilan Sosial
 
ads1

  Berita Utama
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

HNW Prihatin Sebanyak 31.624 PNS Jadi Penerima Bansos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Para Ilmuwan Mendeteksi Varian Baru COVID-19 di Afrika Selatan

Jumlah Besar Kelompok Keagamaan Jadi Modal Potensial Gerakan Penyelamatan Lingkungan

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

DPR dan Pemerintah Segera Revisi UU Ciptaker

Sungkono Soroti Banyaknya Buruh Asing yang Masuk ke Indonesia

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2