Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    

Fraksi Demokrat DPR Dikabarkan Lakukan Rotasi
Wednesday 01 Feb 2012 20:00:12
 

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Jafar Hafsah (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Fraksi Partai Demokrat dikabarkan berencana melakukan rotasi terhadap sejumlah kadernya yang duduk di pimpinan komisi-komisi DPR. Namun, rotasi tersebut kabarnya masih menunggu keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Fraksi Partai Demokrat DPR sendiri memiliki perwakilan yang duduk di setiap pimpinan Komisi. , seperti Wakil Komisi I Hayono Isman, Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi, Ketua Komisi III Benny K Harman, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi V Mulyadi, Wakil Ketua Komisi XI Ahsanul Qosasih.

Sedangkan kabar yang berembus kencang, Benny K Harman akan diganti dengan kader Fraksi Partai Demokrat lain yang duduk di Komisi III juga. Nama yang kencang berhembus untuk menggusur posisi Benny dari kursi Ketua Komisi III adalah Didi Irawadi Syamsuddin dan Saan Mustopa.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah mengaku, sampai saat ini belum memegang nama-nama yang akan dirotasi, karena pembahasan itu masih berada di tingkat DPP dan Dewan Pembina. "Pergantian pimpinan komisi dilakukan DPP bersama Ketua Dewan Pembina (SBY)," kata dia kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/2).

Meski begitu, Jafar mengatakan, rotasi pimpinan fraksi ini dianggap perlu karena masa kerja mereka sudah berjalan selama 1,5 tahun. "Pergeseran-pergeseran perlu, sebab selama 1,5 tahun ini sudah cukup. Tapi siapa yang akan diputar, saya masih belum tahu," jelasnya.

Ketika isu ini dikonfirmasi, anggota FPD DPR Saan Mustopa menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui kabar tersebut. Bahkan, hingga kini belum ada pemberitahuan dari fraksi. "Saya tidak tahu. Saya belum dengar itu," jelas dia.(dbs/rob)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2