BALIKPAPAN, Berita HUKUM - Proses pengajuan tuntutan revisi Surat Keputusan (SK) Walikota mengenai penutupan kompleks lokalisasi Km 17 tampaknya masih akan berjalan panjang.

Pasalnya dari rencana kurang lebih satu bulan kasus itu bisa diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga saat ini prosesnya masih menginjak ditahap-tahap awal.

Menurut Kepala Bagian Hukum Kota Balikpapan, Daud Pirade, hingga empat kali pertemuan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam persidangan tersebut, sampai saat ini PTUN masih menunggu replik atau jawaban kedua dari pihak penggugat.

Sebelumya Pemerintah Kota selaku tergugat sudah menyampaikan jawaban kepada pengadilan mengenai tuntutan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum pengelola km 17, dan setelah itu prosesnya adalah mendengarkan jawaban kembali dari pihak penggugat, seperti dikutip dari tribunkaltim.co.id.

Namun saat pertemuan terakhir kemarin, kuasa hukum pengelola Km 17 minta waktu satu minggu lagi untuk menyusun replik atas jawaban Pemerintah Kota.(tbk/bhc/rby)