JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Majelis Hakim mengeluarkan putusan aman dengan memosisikan Seskab Dipo Alam serta Media Group sebagai pihak yang sama-sama kalah. Hal ini ditandai dengan ditolaknya gugatan perdata Media Group terhadap Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam serta menolak pula gugatan balik yang diajukan Dipo Alam.

Penolakan diputuskan, karena tidak menemukan adanya kerugian, seperti yang disebutkan dalam gugatan. Putusan ini disampaikan majelis hakim yang diketuai Suwidya dalam persidangan perkara tersebut yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (11/10).

Menurut peryimbangan majelis hakim, pernyataan boikot dari Dipo Alam sebagai sesuatu yang tidak boleh keluar dari seorang pejabat negara. Yang berhak memboikot adalah masyarakat. Selain itu, saat pernyataan disiarkan maupun ditulis media, Dipo Alam juga tidak menggunakan hak jawab.

Dalam putusannya ini pula, majelis hakim menolak gugatan balik Dipo Alam. Pertimbangannya, tulisan maupun pemberitaan Media Group tidak memojokkan, maupun merusak nama baik tergugat. Kedua gugatan perdata ditolak dan keduanya diwajibkan membayar biaya perkara Rp 566.000.

Perseteruan Dipo Alam dengan Media Group bermula dari pernyataan Dipo pada Februari 2011, yang akan memboikot media-media yang menjelekkan pemerintah. Dipo melarang Sekjen maupun humas kementerian untuk menjadi nara sumber maupun pasang iklan di media tersebut. Pernyataan tersebut dinilai mengekang kebebasan pers, sehingga akhirnya Metro TV melayangkan gugatan perdata kareana merasa dirugian material dan imaterial.(mic/wmr)